Moneter.id – Pemerintah
bertekad untuk terus meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional agar
lebih produktif dan kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Sebab,
industri manufaktur menjadi salah satu sektor andalan dalam menopang
pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian kondisi global.
“Ketidakpastian
global ini berdampak tidak hanya pada Indonesia, tetapi juga negara-negara
lain. Contohnya, dengan terjadinya perang dagang Amerika Serikat dan China yang
memengaruhi negara-negara mitra bisnisnya. Namun demikian, kinerja industri dan
ekonomi nasional masih mencatatkan kinerja positif,” kata Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan
Timur Antara di Jakarta, Rabu (9/1).
Berdasarkan
data dari Trading Economics, pada kuartal III/2018, Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari industri manufaktur sebesar USD39,7
miliar. PDB sektor manufaktur Indonesia ini merupakan yang terbesar di kawasan
Asean.
Disusul oleh
Thailand pada posisi kedua dengan porsi mencapai USD22,5 miliar, kemudian
diikuti Malaysia (USD17,2 miliar), Singapura (USD16 miliar), Vietnam (USD8,2
miliar), Filipina (USD8,2 miliar), Kamboja (USD2,8 miliar), Laos (USD1,1
miliar), dan Brunei Darussalam (USD0,5 miliar).
Kemenperin
juga mencatat, sektor industri pengolahan nonmigas periode tahun 2015-2018
mengalami kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,87% dan
masih sebagai sektor yang berkontribusi paling besar terhadap PDB nasional,
dengan setoran hingga 17,66% pada tahun 2018.
“Pada tahun
2015, sektor industri pengolahan nonmigas menyumbang sebesar Rp2.098,1 triliun
terhadap PDB nasional, meningkat menjadi Rp2.555,8 triliun di tahun 2018 atau
setara dengan 21,8%,” ungkap Ngakan.
Dengan
konsistensi kontribusi yang tertinggi tersebut, pemerintah berkomitmen lebih
memacu pengembangan industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan Making
Indonesia 4.0. “Aspirasi besar dari roadmap
itu, menjadikan Indonesia masuk jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian
terkuat di dunia pada tahun 2030,” imbuhnya.
Merujuk proyeksi jangka panjang yang
dirilis oleh Standard Chartered Plc, Indonesia mampu masuk menjadi negara
dengan perekonomian keempat terbesar di dunia tahun 2030, dengan PDB mencapai
USD10,1 triliun. Posisi pertama ditempati China (Nominal PDB USD64,2 triliun),
disusul India (USD46,3 triliun) dan Amerika Serikat (USD31 triliun).
Indonesia mampu melampaui Turki
(USD9,1 triliun), Brasil (USD8,6 triliun), Mesir (USD8,2 triliun), Rusia
(USD7,9 triliun), Jepang (USD7,2 triliun), dan Jerman (USD6,9 triliun).
Untuk itu, dalam upaya menggenjot
industri nasional agar semakin berdaya saing global, Kemenperin menjalankan
kebijakan untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun
2018 tentang Pemberdayaan Industri dan
juga diperkuat dengan Kepres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN.
Selanjutnya,
melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) industri melalui
pendidikan vokasi
industri berbasis kompetensi yang link
and match dengan industri, pelatihan
industri berbasis kompetensi yang dikembangkan dengan sistem three in one (3 in 1), pemagangan industri, fasilitasi
sertifikasi kompetensi dan pengembangan
inkubator
bisnis dalam rangka
menciptakan wirausaha baru (startup).
Kemenperin
juga gencar melaksanakan kegiatan pengembangan
industri kecil dan
menengah (IKM)
dengan platform digital yang disebut e-smart IKM. Program e-smart
IKM ini merupakan suatu sistem database IKM yang tersaji dalam profil
industri, sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang
telah ada dan didukung oleh sistem data
base SIINAS.
“Program e-smart ini akan terhubung dengan klaster-klaster prioritas seperti
industri perhiasan, furniture, kerajinan, dan kosmetik sehingga akan membantu
para pelaku IKM dalam melakukan promosi dan meningkatkan penjualan produk baik dalam
negeri maupun luar negeri,” tuturnya.
Sementara
itu, Direktur Ketahanan Industri Kemenperin Reni Yanita menambahkan, kebijakan
lainnya yang diperlukan saat ini adalah penumbuhan industri baru dalam rangka
penguatan dan pendalaman struktur industri nasional di kawasan industri, pemberian insentif fiskal (tax
holiday, tax allowance dan BMDTP) untuk investasi industri hulu serta
substitusi impor dan insentif non fiskal.
