Tingginya penggunaan konektivitas pembayaran digital lintas negara seperti QRIS berdampak bagi pemasukan Indonesia. Tercatat transaksi QRIS antarnegara yang masuk ke Indonesia (inbound) telah mencapai 17,8 juta transaksi dengan nilai Rp6,2 triliun hingga 2026.
“Khususnya dari sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan dari enam negara Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok, yang bertransaksi di Indonesia,” ucap Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta.
“Kalau kita lihat sekarang kita net inbound, artinya kita menerima banyak pembayaran dari turis-turis yang datang ke Indonesia. Lebih banyak dibandingkan orang Indonesia yang pergi ke enam negara tadi,” kata Fili.
BI juga mencatatkan nilai transaksi QRIS antarnegara dari Indonesia ke luar negeri atau outbound sebanyak 5 juta transaksi dengan nilai Rp1,85 triliun. Dengan demikian, nilai transaksi inbound QRIS antarnegara hingga 2026 lebih dari tiga kali lipat dibandingkan transaksi outbound.
Fili mengatakan perkembangan tersebut menjadi salah satu hasil dari penguatan konektivitas pembayaran lintas negara yang dilakukan BI bersama industri dan negara mitra.
Hingga 2026, QRIS antarnegara telah memfasilitasi konektivitas pembayaran dengan enam negara. BI juga terus memperluas jangkauan konektivitas tersebut, antara lain melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Hong Kong dan Timor-Leste.
Menurut Fili, pengembangan QRIS antarnegara tidak hanya ditujukan untuk mempermudah transaksi masyarakat ketika bepergian ke negara lain, tetapi juga menjadi bagian dari konektivitas ekonomi antarnegara.
Dia menilai konektivitas pembayaran dapat mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata sekaligus membuka akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke pasar yang lebih luas.
“Pada akhirnya tujuan kita untuk membangun bukan hanya sekadar koneksi, tapi menciptakan nilai tambah dari koneksi tersebut,” ujarnya.
Fili menyebut QRIS saat ini telah menjangkau 69,3 juta pengguna dan hampir 46 juta merchant. Dari jumlah merchant tersebut, sekitar 69 persennya merupakan UMKM.
Karena itu, menurut dia, konektivitas pembayaran antarnegara perlu terus dikembangkan agar tidak berhenti sebagai inovasi sistem pembayaran, tetapi turut memberikan dampak terhadap inklusi keuangan dan inklusi ekonomi.
“Konektivitas pembayaran harus kita lihat sebagai bagian dari economic connectivity dan antarnegara tadi sangat mendukung baik perdagangan, pariwisata dan juga membuka akses bagi UMKM,” kata Fili.
