Rabu, November 18, 2026

ULN Pemerintah Naik, ULN Swasta Turun pada Kuartal III-2026

Must Read

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali meningkat pada kuartal III-2026. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN mencapai US$458,9 miliar, naik dari US$455,4 miliar pada kuartal II-2026. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh bertambahnya utang pemerintah, sementara ULN swasta justru mengalami penurunan.

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,2% (year-on-year/yoy). Perkembangan ini menunjukkan peningkatan pembiayaan dari luar negeri, terutama melalui instrumen pemerintah di tengah kontraksi posisi utang sektor swasta.

Dalam siaran pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia pada 16 November 2026, Direktur Eksekutif BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa posisi ULN pemerintah mencapai US$220,2 miliar pada kuartal III-2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar US$216,3 miliar.

Peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh bertambahnya aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman. BI menilai perkembangan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” demikian keterangan BI.

Di tengah peningkatan utang pemerintah, posisi ULN swasta justru turun menjadi US$196,3 miliar dari US$196,7 miliar pada kuartal II-2026. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya posisi utang kelompok lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Secara sektoral, utang luar negeri swasta masih terkonsentrasi pada industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,5% dari total ULN swasta.

Sementara itu, pemerintah mengarahkan penggunaan ULN untuk membiayai sektor-sektor produktif melalui APBN. Porsi terbesar dialokasikan untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah.

Berikutnya, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyerap 20,8%, jasa pendidikan sebesar 16,2%, konstruksi 11,4%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%.

BI juga menyoroti struktur ULN Indonesia yang masih berada dalam kondisi sehat. Indikatornya terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,9% pada kuartal III-2026.

Selain rasio terhadap PDB, struktur jatuh tempo utang juga dinilai masih terkendali. ULN Indonesia didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN. Bahkan, seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Adapun pada sektor swasta, porsi utang jangka panjang mencapai 76,6% dari total ULN swasta. Komposisi tersebut menjadi salah satu indikator yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri.

Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan pembiayaan dari luar negeri tetap mendukung pembangunan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan utang.

Bank Indonesia menegaskan bahwa pengelolaan ULN secara hati-hati menjadi faktor penting agar pembiayaan eksternal dapat menopang pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

BI Ajukan Anggaran 2027 ke DPR, Fokus Perkuat Kebijakan dan Transformasi Kelembagaan

Bank Indonesia (BI) menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI) Tahun...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img