MONETER – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta
agar unit usaha syariah (UUS) perbankan dapat memisahkan diri dari induknya (spin off) seperti tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan UUS yang
dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan spin
off selambat-lambatnya pada akhir Juni 2023 untuk kemudian bergabung
ke dalam Bank Umum Syariah (BUS).
Beleid ini telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh Pemerintah
pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam peraturan tersebut, diamanahkan bahwa UUS yang
dimiliki oleh BUK harus melakukan spin
off selambat-lambatnya 15 tahun setelah penerbitan
undang-undang. Dengan kata lain, UUS harus terpisah dari induk BUK sebelum
tahun 2023 berakhir.
“Wapres memberikan arahan bahwa norma aturannya itu harus diikuti. Artinya
bahwa seluruh unit usaha syariah dari bank konvensional harus spin off,” kata Juru Bicara Wapres Masduki
Baidlowi di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Masduki menyampaikan, menurut Wapres, langkah pemisahan ini dapat dilakukan
dengan baik, sebab akan ada pendampingan-pendampingan yang diperlukan dari
pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya.
“Nanti seperti apa langkah berikutnya setelah memisahkan diri itu, karena
semuanya itu akan diawasi, dibimbing, juga dibina oleh OJK (Otoritas Jasa
Keuagan),” paparnya.
Kata Masduki, Wapres juga menekankan bahwa kekurangan atau tantangan yang
terjadi di lapangan dalam implementasi undang-undang ini, dalam perjalanannya
nanti dapat dilakukan pembenahan.
“Yang terpenting kita laksanakan aturan terlebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang
sudah siap, Alhamdulillah, kalau misalnya ada yang belum siap, maka OJK akan
memberikan solusi-solusinya nanti ke depan,” tambah Masduki.
