Moneter.co.id – Gerakan reformasi pada hari ini, Senin, 21 Mei 2018 tepat berumur 20 tahun. Hal itu diawali dengan pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai
Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998.
Pasca reformasi, penataan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia
memasuki babak baru. Berbagai partai politik baru bermunculan, dwifungsi ABRI
ditata kembali, dan pemerintahan yang baru dijalankan dan berlangsung dengan
lebih demokratis.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko mengatakan,
namun ada banyak agenda reformasi yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) kita
bersama. Perjalanan 20 tahun dengan kesinambungan pemerintahan yang dipilih
melalui pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis setiap lima tahun dapat kita
laksanakan sampai hari ini.
“Dalam perjalanannya, kita mengalami jatuh bangun dalam
upaya membangun demokrasi, dalam upaya menyejahterakan masyarakat, dalam upaya
meningkatkan perekonomian nasional, dalam upaya mencerdaskan kehidupan seluruh
anak bangsa, termasuk dalam upaya membangun pertahanan dan keamanan di dalam
negeri, serta terlibat secara bebas aktif dalam politik di kawasan regional
maupun dunia,” ucap Moeldoko disiaran pers yang diterima, Senin (21/05)
Ia menjelaskan, sebagai prajurit TNI-AD pada waktu itu, di
masa-masa menjelang reformasi, saya bertugas sebagai Komandan Yonif 201/Jaya
Yudha (1995) dan Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat (1996).
Kemudian, lanjut
Moeldoko, setelah Reformasi 1998, dirinya bertugas sebagai Komandan Brigif-1/Jaya
Sakti (1999). Brigade Infantri-1 Jaya Sakti adalah kesatuan organik di bawah
Kodam Jaya yang mendapatkan tanggung jawab dari Pimpinan TNI untuk melakukan
pengamanan Pemilu dan Sidang Umum MPR 1998, pengamanan Sidang Istimewa tahun
1999, pengamanan Pemilu tahun 1999 dan Sidang Umum MPR 1999.
“Sekarang ini, sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang
membantu Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, saya memastikan bahwa agenda-agenda
reformasi yang menjadi harapan masyarakat sejak 20 tahun lalu tetap dijalankan oleh
Pemerintah. Tentu saja dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang tidak
mudah untuk diselesaikan,” jelas Moeldoko.
Terdapat sejumlah persoalan yang belum dapat terpecahkan
mengingat kompleksnya persoalan, termasuk di antaranya karena berbagai
perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi yang berlangsung dalam 20 tahun
terakhir.
“Saya melihat ada tiga agenda Reformasi yang masih menjadi
tantangan kita bersama hingga hari ini, yakni masih adanya praktik korupsi di
lingkungan birokrasi dan pemerintahan, masih dirasakannya kesenjangan, dan
rendahnya indeks pembangunan manusia di sejumlah wilayah di Indonesia,”
ucapnya.
Dalam perjalanan pemerintahan, kata Moeldoko, Presiden
Jokowi dan jajarannya telah memperjuangkan tiga agenda Reformasi tersebut
melalui serangkaian kebijakan, mulai dari pembentukan Satuan Bersama
Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli), penguatan kerangka regulasi untuk
pencegahan korupsi, kebijakan melakukan subsidi untuk rakyat miskin yang tepat
sasaran lewat berbagai kartu, sampai dengan kebijakan dan program afirmatif
yang langsung menyasar kepada kelompok-kelompok masyarakat terbawah.
“Saya memastikan bahwa Presiden Jokowi menjalankan agenda
reformasi dengan sebaik-baiknya. Kebijakan dan program Pemerintah hari ini
dilaksanakan dengan mengambil pelajaran terbaik yang dilakukan oleh
pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan melakukan terobosan serta inovasi
yang diperlukan untuk memecahkan persoalan sesuai dengan kebutuhan hari ini,”
bebernya.
Ia menambahkan, Pemerintah sekarang juga mengambil
pelajaran dari kesulitan-kesulitan pemerintahan sebelumnya dan berusaha untuk
mereduksi kebijakan-kebijakan yang kurang membawa dampak bagi kesejahteraan
masyarakat dan bangsa Indonesia.
“Semua itu dilakukan supaya cita-cita Reformasi yang
diamanatkan 20 tahun silam dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat
Indonesia,” pungkasnya.
(TOP)
