Moneter.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, bekerja sama dengan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mewujudkan ‘Desa Pandai OJK’ atau melek
keuangan di semua desa di daerah tersebut yang ditandai dengan peningkatan
kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan.
Bupati Kudus Musthofa mengatakan, jika sebelumnya hanya desa
tertentu yang menjadi prototipe desa pandai OJK, saat ini sudah mencapai 123
desa dan sembilan kelurahan. “Melek keuangan merupakan salah satu syarat untuk
menjadi orang sukses. Seseorang tidak bisa sukses jika tidak pintar mengelola
keuangan,” ujarnya, Rabu (20/12).
Oleh karena itu, Pemkab Kudus memiliki komitmen tinggi dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Pemkab Kudus yang
dikenal sebagai salah satu basis UKM di Jateng sejak April 2017 berkolaborasi
dengan OJK dalam merancang program literasi dan inklusi keuangan bagi
masyarakat desa.
Program ‘Desa Pandai OJK’ merupakan yang pertama di Indonesia
dan bisa dijadikan percontohan untuk dapat direalisasikan di desa-desa lainnya
di Jateng, termasuk di seluruh Indonesia. Pemkab Kudus telah menerapkan program ‘Desa Pandai OJK’ tersebut di semua desa yang berjumlah 123 desa dan sembilan kelurahan di
kabupaten itu.
Cakupan program ‘Desa Pandai OJK’ tersebut, lanjut dia, tidak
hanya menyasar kelompok usia dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. “Dalam program ini, warga juga mendapatkan pelatihan
mengelola usaha kecil agar menjadi usaha yang `bankable` dan layak menerima
kredit usaha,” ujarnya.
Bagi anak-anak dan remaja, katanya, mendapatkan edukasi
internet sehat dan perpustakaan. “Dijadikannya anak-anak dan remaja mendapatkan edukasi internet sehat
merupakan langkah untuk memutus rantai kemiskinan,” ucap Musthofa.
Pasalnya, kata dia, kemiskinan bukan hanya soal taraf
ekonomi, tetapi juga mentalitas. “Mentalitas mandiri dan kecerdasan dalam berusaha harus dibangun
sejak usia dini. Jangan berharap bisa memutus rantai kemiskinan jika tidak
mampu menawarkan masa depan untuk anak-anak dan remaja,” ujarnya.
Literasi dan inklusi keuangan di Indonesia saat ini masih
tergolong rendah, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia
Tenggara. Indeks literasi keuangan di Indonesia pada 2016 baru mencapai
29,66 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan baru mencapai 67,82 persen.
Dengan program ‘Desa Pandai OJK’, target indeks inklusi
keuangan yang dicanangkan pemerintah 75 persen pada 2019 dimungkinkan dapat
tercapai.
(HAP/Ant)
