Moneter.co.id – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018 akan menyalurkan Rp4,5
triliun kredit pemilikan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) yang mencakup 42 ribu unit rumah. Sebanyak Rp2,2 triliun berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dan Rp2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok.
“Tahun 2018 bank penyalur FLPP bertambah menjadi 40 bank
pelaksana. Delapan di antaranya bank umum dan 32 bank pembangunan daerah. Di
dalamnya juga termasuk 12 bank syariah,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan
Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti di
Jakarta, Kamis (21/12).
Bank penyalur FLPP meliputi Bank Artha Graha Internasional,
BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Mayora,
Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Nagari, Bank Jambi dan Bank Sumselbabel.
Kemudian ada Bank Jabar & Banten (BJB), Bank DKI, Bank
Jateng, Bank BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank NTT, Bank Bali, Bank
Kaltimtara, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank SulutGo, Bank Sulteng,
Bank Sultra, Bank Sulselbar dan Bank Papua.
Selanjutnya ada BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh,
Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Sumselbabel Syariah, Bank BJB
Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Kaltimtara Syariah, Bank
Kalsel Syariah dan Bank Sulselbar Syariah.
BTN tidak lagi ditunjuk untuk menyalurkan KPR FLPP karena
diminta fokus menggarap KPR dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) sejak
pertengahan tahun 2017. “Kami berharap lebih banyak bank penyalur akan
meningkatkan akses bagi masyarakat. Dananya sudah bisa cair Januari 2018,”
kata Lana.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono, yang menyaksikan penandatanganan kerja sama dengan bank pelaksana
FLPP, mengatakan Kredit Pemilikan Rumah FLPP merupakan program pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan rumah bagi seluruh rakyat. “FLPP ini bunga lima persen, uang muka satu persen dan
bantuan tunai Rp4 juta, itu program pemerintah, bukan program BTN,”
katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PPDPP Budi Hartono mengatakan
sepanjang 2017 pemerintah telah menyalurkan Rp2,4 triliun KPR FLPP untuk 21.592
unit rumah. “Alokasi penyaluran 2017 sebesar Rp3,1 triliun dan Rp1,4
trilun dari optimalisasi pengembalian pokok. Kalau 2018 total Rp4,5 triliun
ditambah sisa tahun ini sekitar Rp1,7 triliun,” tuturnya.
PPDPP adalah salah satu unit organisasi non eselon di bawah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang utamanya bertugas
menyalurkan dan mengelola dana investasi pemerintah untuk pembiayaan perumahan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
