Moneter.co.id – Presiden Joko Widodo
(Jokowi) pernah meminta sinergitas antara kementerian dan lembaga untuk
mendorong dan mencari jalan keluar bersama untuk peningkatan investasi dan ekspor
Indonesia.
“Indonesia itu
ibarat manusia sehat, tetapi belum bisa berlari cepat,” kata Presiden Jokowi
dalam suatu kesempatan.
Untuk
menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi, Kantor Staf Presiden pekan lalu
mengumpulkan berbagai pihak untuk membahas hambatan-hambatan dalam investasi
dan ekspor.
Kepala Staf
Kepresidenan Moeldoko didampingi oleh Kepala BKPM Tom Lembong dan Deputi III
Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi Strategis Denni Purbasari memimpin
jalannya diskusi. Hadir juga para pengamat, pelaku bisnis, dan konsultan usaha,
di antaranya Raden Pardede (ekonom), Anton Supit (Ketua APINDO),
Helianti Hilman (Javara), Insan Fathir (JETRO), Ay Tjhing Phan (Pricewaterhouse Coopers), Erwandi Hendarta
(Hadiputranto Hadinoto & Partners).
Moeldoko juga menyinggung ihwal investasi ini dalam
pertemuan dengan Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia Allaster Cox, 15
Februari 2018 di Jakarta.
Dalam diskusi antara Cox dengan Moeldoko, keduanya
bersepakat bahwa dalam hal perdagangan dan investasi, nilai 15 miliar US$
antara kedua negara masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan.
Sebelumnya, Moeldoko juga bertemu dengan beberapa pihak
seperti OECD, Bank Dunia, Organisasi Kerja Sama Bisnis AS-ASEAN, dan menjajaki
peluang ekspor dan investasi.
Masih
Ada Gap
Dalam diskusi dengan
para pelaku bisnis 12 Februari di Kantor Staf Presiden Gedung Bina Graha,
Jakarta, Moeldoko mengatakan bahwa masih terdapat gap atau kesenjangan antara kehendak Presiden
dengan realitas pelaksanaan di
lapangan terkait investasi dan ekspor.
Erwandi Hendarta mengatakan, yang sering melayani
investor besar menyampaikan bahwa masalah pokok dalam investasi di Indonesia
adalah kepastian hukum, baik itu kebijakan yang sering berubah, legal drafting yang multi-tafsir, dan
penyelesaian sengketa di pengadilan yang rumit. Begitu juga soal Tenaga Kerja
Asing (TKA).
“TKA
kadang dibutuhkan segera untuk mereparasi mesin pabrik yang rusak. Namun karena
prosedur yang lama, akhirnya pabrik harus berhenti beroperasi selama beberapa
minggu,” keluhnya.
Sementara Ay Tjhing Phan menjelaskan, calon investor pasti akan berhitung rate of return dari investasi mereka di
Indonesia—dibandingkan di negara lain. Ketika melihat sisi ongkos, investor
melihat beda PPh individu/badan dan PPN Indonesia dengan negara tetangga. Restitusi
pajak dan proses keberatan, banding, hingga keluarnya surat ketetapan sangat
lama sehingga tax cycle menjadi
panjang.
“Padahal
pajak sebenarnya bisa dipakai sebagai insentif agar Indonesia menjadi regional hub untuk produk/jasa tertentu
dan menarik talents global yang di
dalam negeri jarang,”ujar Phan.
Dari sisi tujuan
investasi, Indonesia kini juga bukan lagi menjadi negara tujuan investasi utama
bagi Jepang. “Yang banyak memberikan nasihat pada investor Jepang, mengatakan, bahwa keuntungan PMA Jepang di
Indonesia berbeda sebelum dan sesudah tahun 2005,” kata Insan Fathir.
Ia mengatakan, dulu
Indonesia adalah tujuan FDI perusahaan Jepang nomor 1, namun sekarang nomor 5.
Banyak investor Jepang ingin masuk, namun batal. Selain isu pajak, TKA, dan
kepastian hukum, investor Jepang juga menilai demonstrasi buruh dan persyaratan
nilai investasi minimal Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan memberatkan bagi
UMKM Jepang—dibandingkan Vietnam yang hanya Rp600 juta.
Ekonom senior Raden Pardede menambahkan, setiap rupiah uang yang diinvestasikan di
Indonesia, kini tidak lagi banyak menghasilkan output akibat inefisiensi.
Ia menyoroti kualitas birokrasi pusat-daerah sebagai
salah satu penyebab. Selain itu, Raden juga mengamati kecenderungan ekonomi
Indonesia semakin tertutup atau anti impor/TKA/FDI. Padahal China menerima FDI
yang sangat besar, impornya banyak, namun ekspornya lebih banyak lagi.
“Investasi di China mencapai 45% GDP sedangkan Indonesia
hanya 32%. Peran BUMN juga perlu dilihat kembali,” ujarnya.
Kepala BKPM mencatat ada beberapa hal yang bisa
diperbaiki dalam jangka pendek dan mendukung reformasi birokrasi. “Personnel is policy,” kata Tom.
Sedangkan Moeldoko
menarik
kesimpulan bahwa masalahnya kompleks, eksekusi di lapangan menjadi kunci. “Comparative study dan benchmarking kebijakan/insetif pajak
dengan negara-negara pesaing Indonesia perlu supaya Indonesia bisa tetap
kompetitif di mata investor,”
kata Moeldoko.
“Kantor Staf
Presiden akan terus mencari jalan keluar bersama, sehingga apa yang menjadi
perintah Presiden dapat direalisasikan, setidak-tidaknya gap yang masih ada dapat dikurangi. Kami akan terus memonitor,
mengevaluasi, dan memanggil, mengundang, pihak-pihak, dalam rangka mencari
jalan keluar itu,” tegas Moeldoko.
