Moneter.co.id – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akan terus
mendorong kebijakan industri kelapa sawit di Indonesia untuk memfokuskan pada
peningkatan produktivitas, dan bukan hanya penambahan luas lahan kebun.
Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Moeldoko ketika menerima perwakilan 12 kelompok masyarakat sipil yang peduli
terhadap pembenahan tata kelola kelapa sawit Indonesia di Bina Graha, Jakarta, Selasa
(26/02).
Ke-12 kelompok yang hadir dalam pertemuan itu
antara lain Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, ELSAM, KEHATI, SPKS, Sawit Watch,
ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia.
Mereka berharap Rancangan Instruksi Presiden tentang
Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan
Produktivitas yang akan segera dikeluarkan dapat menjadi instrumen untuk
mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia.
“Evaluasi perizinan harus dilakukan dengan cara
yang lebih transparan, peduli pada penyelamatan lingkungan hidup dan hak asasi
manusia,” kata Teguh Surya dari Madani.
Teguh menambahkan, pentingnya komitmen
pemerintah untuk membentuk tim kerja yang transparan dan terbuka dalam
mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit.
Sebagai catatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Badan di sektor kelapa sawit turun dari 70,6% tahun 2011 menjadi 46,3% tahun
2015. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan turun dari 42,3% tahun 2011
menjadi 6,3% tahun 2015. Pada tahun 2016, masih terdapat lebih dari 3 juta ha
izin Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih.
Perwakilan 12 kelompok masyarakat sipil ini juga
menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan Komisi Pemberantas
Korupsi (KPK), mengingat kompleksitas perizinan kelapa sawit melibatkan banyak
pemangku kepentingan termasuk penegak hukum.
Pada tahun 2016, KPK telah membuat kajian
tentang Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit yang diharapkan dapat
membantu mencegah praktik korupsi perizinan dan penggelapan penerimaan negara
dari sektor kelapa sawit.
Sebelumnya, pada April 2016, Presiden Jokowi
telah mengumumkan rencana moratorium atau penghentian sementara izin-izin baru
untuk perluasan kelapa sawit untuk industri.
Kebijakan moratorium khususnya perluasan tanaman
kelapa sawit akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi kelapa
sawit. Dengan luasan yang sama pemilik kebun akan berusaha memaksimalkan hasil.
Pemerintah juga memfokuskan untuk meningkatkan
produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang luasnya mencapai 4,55 juta
ha. Selama ini, pengelolaan dinilai kurang maksimal. Titik lemahnya adalah
pemilihan bibit dan pemupukan. Peningkatan produktivitas dapat dikejar dengan
penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang tepat berdasar kondisi tanah. Jika
hal tersebut dilakukan, produksi tandan buah segar (TBS) bisa meningkat 2 kali lipat, tanpa harus
menambah luas lahan.
Akhir tahun 2017 lalu, Presiden Jokowi juga
melakukan pencanangan peremajaan kebun kelapa sawit di Pulau Sumatera melalui
program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pemerintah
melakukan peremajaan kebun sawit seluas 4.400 hektar yang dikelola oleh
masyarakat, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah. Sementara pada bulan
November 2017,
Presiden Jokowi mencanangkan peremajaan sawit
pada wilayah yang lebih luas di Sumatera Utara. Sebanyak kurang lebih lahan
seluas 9.109,29 hektare yang tersebar di 12 kabupaten perlu diremajakan, antara
lain Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara,
Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang,
dan Tapanuli Tengah.
Dalam dua kesempatan tersebut, Presiden Jokowi
menginstruksikan peremajaan dimulai dari tanaman sawit yang paling tua, yang
umurnya sudah di atas 25 tahun dan produktivitasnya sudah sangat rendah. Luasan
kebun sawit yang sudah tua saja diperkirakan mencapai kurang lebih 350 ribu
hektar.
Sementara itu, Moeldoko menyatakan, KSP akan
mendorong arah pembangunan kelapa sawit yang fokus pada peningkatan
produktivitas (intensifikasi) yang berkelanjutan bukan pembukaan lahan baru
(ekstensifikasi).
“Peningkatan produktivitas sejalan dengan arahan
Presiden Joko Widodo untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit,” tegas
Moeldoko.
Menindaklanjuti masukan dari masyarakat itu, Kepala Staf Kepresidenan
akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendiskusikan Rancangan
Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa
Sawit dan Peningkatan Produktivitas.
(TOP)
