Moneter.id – Pemerintah tengah
fokus menerapkan program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20%
(Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia.
Sebab, selain mampu menghemat devisa, pemanfaatan bahan baku lokal tersebut
juga bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).
“Artinya
bahwa CPO (crude palm oil) ini bisa
digunakan untuk energi tanpa memberikan tekanan kepadasektor pangan,” kata
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto seusai Rapat Terbatas di
Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7).
Menperin
menyampaikan, sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada
kendaraan bersubsidi atau public service
obligation (PSO) seperti kereta api. Namun nantinya, B20 akan wajib
digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor
pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke
kendaraan-kendaraan pribadi.
“Untuk itu,
pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang hanya
mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan PSO,” jelasnya. Dalam
pengkajiannya, pihak swasta tentu akan dilibatkan.
Menurut Airlangga,
pasokan biodiesel nonsubsidi jumlahnya lebih besar daripada yang bersubsidi.
Jumlah biodiesel nonsubsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton. “Berarti,
ada penambahan demand
biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas
berapa lama ini bisa dicapai,” paparnya.
Airlangga
menambahkan, Indonesia masih mencukupi bahan baku untuk produksi biodiesel,
yakni CPO (minyak sawit mentah). “Kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton
pada tahun 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan
kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton,” ungkapnya.
Adapun
rencana pengembangan jangka menengah setelah program B20 ini mandatori
dilaksanakan non dan PSO adalah mendorong industri biofuel 100%.
Menperin
menyatakan, sudah ada teknologi untuk biofuel
100%, dan teknologi yang sama dengan fuel
oil. Sehingga tidak mengganggu kondisi teknis dari kendaraan
bermotor ataupun pembangkit dan yang lainnya. Dengan demikian, pemerintah
mendorong bahwa akan terjadi substitusi impor dengan biofuel atau biodiesel
yang 100% itu sering disebut sebagai green
diesel.
“Jadi, kita
beralih dari bio 20% ke depannya jangka menengah, waktunya nanti pemerintah
tentukan, menuju ke green
diesel, 100% diesel. Dengan demikian kita menjadi mempunyai
daya tahan atau kemandirian,” terang Menperin seraya menambahkan, ini
sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri dengan mengoptimalkan bahan baku lokal.
Menperin
meyakini, upaya tersebut akan mempunyai efek positif yang berantai terhadap 17
juta petani dan 17 juta pekebun. “Jadi, inilah keberpihakan pemerintah agar
kita terus mengembangkan ekonomi berbasis kemampuan sendiri,” tegas Menperin.
Dalam rapat
terbatas, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk terus mengoptimalkan
penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional.
Untuk itu,
Presiden Jokowi meminta campuran biodiesel dalam BBM ditingkatkan, sehingga bisa
menghemat devisa untuk impor minyak mentah atau BBM.
“Saya
mendapatkan informasi bahwa setiap hari kalau ini bisa kita lakukan kita akan
hemat kurang lebih 21 juta dolar AS per hari. Kalau betul-betul ini bisa kita
laksanakan,” ujarnya.
(TOP)
