Moneter.id – Salah seorang juru bicara koalisi Joko Widodo-Ma’aruf Amin, Sayed Junaidi Rizaldi, mengatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta kepada TNI dan Polri menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat adalah hal yang wajar.
“Pernyataan Presiden Jokowi hal yang wajar dan tidak ada yang aneh serta berlebihan. Perlu diketahui, presiden sebagai panglima tertinggi negara sangat wajar bicara seperti itu,” kata pria yang juga menjabat sebagai wakil sekjend Partai Hanura tersebut di Jakarta, Jumat (24/8).
Sayed menjelaskan, apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, pasti akan langsung mendapat respons nyinyir dari pihak oposisi. “Soal sosialisasi saja langsung mereka (oposisi) reaktif. Lebih tepatnya langsung nyinyir,” ujar dia.
Menurut pria yang juga mantan aktivis 1998 ini, sebaiknya segala hal yang berkaitan dengan kebaikan bangsa jangan langsung direspons negatif. “Mereka itu sudah seperti melakukan hal benar saja. Itu sama seperti tong kosong nyaring bunyinya,” tegas dia.
“Mungkin mereka khawatir dengan kinerja Presiden Jokowi yang kinclong, sementara mereka bisanya hanya nyinyir. Kinerja Presiden Jokowi sangat bagus, pembangunan merata dan serta Presiden Jokowi sangat merakyat,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada TNI dan Polri untuk menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8).
Namun, sejumlah pihak dari oposisi langsung memberikan respons negatif atas arahan Presiden Jokowi tersebut. Sebut saja Wakil Ketua DPR dari F-Gerindra Fadli Zon, mantan
Kepala Staf Umum (Kasum) Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang pada pilpres 2014 sebagai pendukung Prabowo Subianto, serta politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean
Fadli Zon berkomentar, arahan Presiden Jokowi bersifat politis. “Sangat politis. Tidak proporsional. Seharusnya presiden sensitif, pernyataannya tersebut tak hanya akan mencederai proses pemilu, tapi bisa merobohkan demokrasi,” katanya, Jumat (24/8).
Ferdinand pun berpendapat, menginstruksikan TNI dan Polri menjelaskan kinerja pemerintah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.
Sementara, Suryo Prabowo melalui Twitter miliknya, @marierteman, Kamis (23/8), menulis, jika hal itu tidak benar. Dikarenakan, TNI dan Polri merupakan alat negara, bukan alat dari pemerintahan.
Reporter: HYN
