Moneter.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut,
Jawa Barat, menyatakan hasil kajian seluruh calon legislatif (caleg) dari
berbagai partai politik tingkat daerah Garut bebas dari kasus tindak pidana
korupsi atau kasus pidana lainnya.
“Meski tidak ada, namun kami tetap awasi,” kata Komisioner Bawaslu
Kabupaten Garut, Asep Burhan di Garut dilansir Antara, Minggu (9/9).
Asep menuturkan, caleg yang akan maju pada pemilihan legislatif tingkat
Kabupaten Garut dipastikan tidak ada mantan narapidana kasus korupsi maupun
kasus pidana lainnya.
Ia menjelaskan, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan tentang
larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri menjadi caleg yang
dinilai Bawaslu bertentangan dengan undang-undang lainnya.
“PKPU nomor 20 tahun 2018 berlawanan dengan Undang-undang nomor 7 tahun
2017 tentang pemilu,” katanya.
Meskipun aturan KPU seperti itu, lanjut dia, Bawaslu Garut sesuai aturan
Bawaslu RI tetap akan diupayakan para caleg untuk tetap maju sesuai
Undang-undang Pemilu tahun 2017.
Dia menyampaikan, Bawaslu Garut membuka konsultasi dengan para caleg yang
merasa keberatan dengan aturan KPU tersebut. “Kalau ada mantan napi
koruptor mau daftar tapi terganjal aturan dari KPU bisa lapor ke kami,”
katanya.
Asep mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada pihak yang melaporkan adanya
caleg yang terjerat kasus korupsi atau mantan narapidana.
Selama ini, lanjut dia, bakal caleg yang tidak lolos kebanyakan bukan karena
terjerat kasus pidana, tetapi karena terkendala persyaratan
administrasi. “Caleg di Garut yang tidak lolos itu karena tidak
memenuhi persyaratan,” pungkas Asep.
(TOP)
