Moneter.id – Guru Besar Hukum Internasional UI,
Hikmahanto Juwana menilai proses divestasi yang dilakukan PT Inalum memerlukan proses
yang panjang dan perlu diapresiasi.
“Namun, dalam proses transaksi perlu dilakukan
secara transparan,” kata Hikmahanto, Jumat (28/9).
Hikmahanto menjelaskan, PT
Inalum harus transparan, dan segera menyampaikan kepada publik siapa bank-bank
asing yang akan diminta untuk memberi pinjaman. Bank asing yang perlu
diwaspadai adalah bank-bank plat merah (BUMN) Cina.
“Paling tidak bila ada bank plat merah Cina maka mereka
tidak mendominasi dari bank-bank yang menyediakan fasilitas pinjaman,”
kata Hikmahanto.
Menurutnya, ada empat alasan yang melandasi hal tersebut.
Pertama, Cina saat ini sedang melakukan dominasi di berbagai belahan dunia
termasuk Indonesia. “Ekspansi ini dilakukan dengan kekuatan finasialnya,”
ujarnya.
Ia
menjelaskan, kekuatan finansial dapat membuat ketergantungan sebuah negara
sehingga kedaulatan negara tersebut mudah diintervensi. Situasi ini tentunya
berlaku bagi kekuatan finansial Cina terhadap Indonesia.
“Pengalaman seperti ini bukan hal baru bagi
Indonesia yang pernah sangat tergantung dari negara-negara donor seperti AS,
negara-negara Eropa, bahkan Lembaga Keungan Internasional.,” ujar
Hikmahanto.
Kedua, kata
Hikmahanto, bank plat merah dari China tentu akan mengikuti apa yang diinginkan
oleh pemerintah Cina.
“Dalam konteks demikian jangan sampai bunga yang rendah
dan tidak adanya agunan dikompromikan dengan kepentingan Pemerintah Cina
terhadap Indonesia,” bebernya.
Ketiga,
sensitifitas publik di Indonesia juga harus diperhatikan. Belakangan berbagai
isu yang berkaitan dengan Cina telah menganggu perasaan publik di Indonesia.
“Meski harus diakui hubungan Cina-Indonesia penting namun
jangan sampai hubungan tersebut menganggu kondusifitas publik Indonesia,”
tegasnya.
Dan
keempat, kata Hikmahanto, pembiayaan
asal bank plat merah Cina diharapkan tidak berdampak pada Indonesia karena
adanya perang dagang AS-Cina yang saat ini berlangsung.
“Bukannya tidak mungkin pemerintahan Trump
menganggap China melalui bank plat merahnya berhasil menyingkirkan Freeport
McMoran yang merupakan perusahaan asal AS,” ujar Hikmahanto.
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia akan menguasai 51% lebih
saham PT Freeport Indonesia pada akhir 2018.
“Pada akhir tahun ini, Insyaallah Indonesia akan
sepenuhnya menguasai 51,23% saham PT Freeport Indonesia melalui holding industri
pertambangan kita, PT INALUM (Persero),” kata Jokowi dikutip dari laman Setkab,
Jumat (28/9).
Jokowi menjelaskan, sejumlah perjanjian lanjutan
dari Head
of Agreement (HoA) telah ditandangani oleh Direktur Utama PT Inalum
(Persero) Budi G. Sadikin, dan Presiden Freeport McMoran Inc (FCX) Richard
Adkerson, kemarin.
Perjanjian yang diteken itu yakni Perjanjian Divestasi
PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia, dan Perjanjian
Pemegang Saham PTFI.
“Dengan demikian, jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM
akan meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Pemda Papua akan memperoleh 10% dari
100% saham PTFI,” tambahnya.
Perubahan
kepemilikan saham ini, lanjut Presiden, akan resmi terjadi setelah transaksi
pembayaran sebesar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoran diselesaikan
sebelum akhir tahun 2018.
“Saya memastikan seluruh proses menyangkut divestasi
saham Freeport ini dilakukan secara transparan,” kata Presiden Jokowi.
(TOP)
