Moneter.id – Kementerian
Pertanian (Kementan) menggelar Workshop Rencana Kegiatan Anggaran untuk Dana
Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2019. Workshop yang berlangung
hingga Jumat (23/11) ini dihadiri para kepala dinas pertanian tingkat provinsi
dan kabupaten.
Kepala
Biro Perencanaan Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, tujuan workshop ini untuk
menghimpun dan menyepakati usulan kegiatan daerah yang selanjutnya akan
disinkronisasi dengan kebijakan pusat untuk pengalokasian DAK bidang pertanian.
“Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam
beberapa kesempatan selalu menyampaikan untuk mengalokasikan anggaran dengan
efektif dan efisien dan benar-benar dikawal pemanfaatannya sampai ke tangan
petani. Ini menjadi sangat penting agar pembangunan pertanian dan
menyejahterakan petani terwujud,” ujarnya, Kamis (22/11).
Ia menjelaskan, kebijakan Mentan Amran yang memfokuskan ulang
anggaran mulai dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan keberpihakan kepada
rakyat, dalam hal ini ada petani. “Kebijakan ini menghasilkan kinerja Kementan
yang ditunjukkan adanya peningkatan produksi di beberapa komoditas strategis
nasional, peningkatan iklim investasi, peningkatan ekspor pertanian serta
kesejahteraan petani,” ucapnya.
“Kinerja Kementan sampai dengan tahun 2018 sangat luar
biasa. Beberapa langkah terobosan seperti menggelontorkan alat mesin pertanian
dengan kenaikan volume yang cukup fantastis mulai tahun 2014 sudah hampir
2.000%, penyediaan bibit unggul, mengintegrasikan pola tanam sawit- jagung,
pengembangan lahan rawa untuk mendorong peningkatan produksi padi, pemberian
asuransi pertanian untuk tanaman padi dan ternak yang jumlahnya akan selalu
ditingkatkan, menggenjot perbaikan infrastruktur seperti jaringan irigasi,
pembuatan embung, DAM parit, long storage,” papar Kasdi.
Sementara, lanjutnya untuk mendorong subsektor
peternakan, telah diluncurkan kegiatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) yang
mampu meningkatkan produksi daging sapi. Bahkan Kementan pun telah
mengimplementasikan berbagai program pembangunan pertanian untuk membangun
negara mulai dari pinggiran sesuai dengan amanah Nawacita Jokowi-JK. Salah
satunya dibuktikan dari ekspor di kawasan perbatasan Merauke ke Papua Nugini.
“Tidak kalah pentingnya Kementan sudah membangun sistem
lelang jabatan. Pejabat yang tidak mampu mencapai target selanjutnya akan
menjadi target. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara Menteri Pertanian
dengan pejabat di bawahnya,” sebutnya.
Langkah-langkah tersebut menurutnya tanpa disadari memberikan
dampak dan efek yang sangat luar biasa dalam kinerja. “Memang pada saat
awal terlihat terseok seok, tetapi setelah menjalankan arahan mentan bagus juga
hasilnya dan kita semua bisa melihatnya,” kata dia.
Kasdi menambahkan, belajar dari pengalaman selama era Amran,
Biro Perencanaan Kementan akan lebih berkonsentrasi dalam merancang dan
merencanakan pengalokasian DAK bidang pertanian ke kegiatan-kegiatan yang
berdampak langsung pada pembangunan pertanian. Di antaranya fokus pada
perbaikan infrastruktur seperti pembangunan balai perbenihan, balai mekanisasi
pertanian, pembangunan laboratorium dan perbaikan infrastruktur air.
Selain itu, pengalokasian DAK ini juga untuk kegiatan jalan
usaha tani dan jalan produksi, peningkatan sarana penyuluh pertanian dan
pembangunan lumbung pangan masyarakat.
“Untuk
mendorong percepatan dan pelaksanaan rancangan kegiatan DAK bidang pertanian
ini dibutuhkan sinergitas antara pusat dengan daerah, dalam mekanisme
perencanaan diharapkan pemerintah daerah sejalan dengan apa yang telah
dirancang pemerintah pusat. Persoalan dilapangan seyogianya bisa
dikoordinasikan secara efektif di lapangan,” terangnya.
Menurut Kasdi, menu kegiatan DAK bidang pertanian tahun 2019
ini di samping menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian juga atas hasil
evaluasi terpadu yang diselenggarakan Biro Perencanaan bersama sama dengan unit
eselon 1 teknis di lingkup Kementan. Serta atas masukan dari Kementerian
Keuangan dan Bappenas selaku mitra di pusat.
“Harapan ke depan dengan adanya sinkronisasi rancangan
kegiatan antara pusat dan daerah serta dengan melibatkan Kementerian Keuangan
dan Bappenas, arah kebijakan nasional Kementerian Pertanian akan lebih baik
lagi,” tutupnya.
