Moneter.id – Kementerian
Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN)
menyelenggarakan pertemuan teknis pada 22 November 2018 di Bogor. Kegiatan ini
diikuti puluhan peserta yang sebagian besar adalah pengusaha dan produsen
makanan, minuman, dan peralatan hotel.
Direktur
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda diketerangan resmi yang diterima MONETER.id, Rabu (28/11) mengatakan, pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menyatukan langkah
dengan para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha Indonesia, untuk
memanfaatkan peluang ekspor melalui pemenuhan kebutuhan haji Indonesia.
“Arab
Saudi merupakan salah satu pasar nontradisional yang cukup prospektif, namun
nilai ekspor Indonesia ke negara tujuan utama umat Islam di seluruh dunia itu
belum cukup menggembirakan,” ucap Arlinda.
Menurut
Arlinda, potensi peningkatan ekspor Indonesia yang dapat diraih dengan
memanfaatkan kebutuhan jamaah haji Indonesia adalah sebesar USD 56,7 juta per
tahun, atau 4,11%
dari total nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi tahun 2017. Perhitungan ini
berdasarkan jumlah jamaah haji reguler Indonesia tahun 2018 yang mencapai 204
ribu orang dan pengeluaran sebesar USD 3 untuk setiap kali makan. Untuk itu,
diperlukan langkah strategis guna memanfaatkan peluang yang tercipta dari
kondisi tersebut.
Menurut
data Kementerian Agama, jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 2018 sebanyak
221 ribu jamaah dan akan terus bertambah hingga mencapai 250 ribu jamaah
seiring dengan perluasan Masjidil Haram. “Ini merupakan potensi besar yang
harus dimanfaatkan secara optimal,” jelas Direktur Penyelenggaraan Haji
Luar Negeri Kementerian Agama, Sri Ilham Lubis.
Dari
kegiatan pertemuan teknis ini diperoleh beberapa informasi yang perlu disikapi
untuk meningkatkan daya saing, antara lain kekurangan bahan baku dari Indonesia
di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jamaah, minimnya jumlah pelaku usaha
Indonesia yang menyuplai bahan baku makanan dan minuman yang dibutuhkan, dan
kurangnya pemahaman terhadap standar dan regulasi yang harus dipenuhi.
Peran
Indonesia dalam memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia belum signifikan.
Kebutuhan berupa makanan, minuman, dan perlengkapan hotel selama ini sebagian
besar dipasok dari negara lain.
“Saat
ini, Kementerian Agama telah mensyaratkan perusahaan katering Arab Saudi yang
ditunjuk untuk menyediakan menu makanan Indonesia. Sayangnya, sebagian besar
bahan baku yang digunakan dalam penyediaan menu makanan tersebut bukan berasal
dari Indonesia, melainkan dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Untuk itu,
diperlukan langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia
agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari Indonesia,” ungkap
Ilham Lubis.
Ilham
Lubis juga menyampaikan, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan
perusahaan-perusahaan katering di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jamaah
haji Indonesia selama berada di Arab Saudi.
Sedangkan,
untuk pengadaan produk maupun bahan baku di wilayah Arab Saudi dilakukan oleh
para importir. Oleh karenanya, agar pemenuhan makanan Indonesia dapat berjalan
dengan lancar, diharapkan para pelaku usaha dapat secara aktif menjalin
komunikasi dengan importir dan katering Arab Saudi.
Selain
itu, untuk menjamin ketersediaan produk Indonesia di Arab Saudi perlu dicari
solusi agar tercipta harga yang lebih kompetitif. Saat ini, harga produk
Indonesia di Arab Saudi lebih tinggi 35—40%
dibandingkan dengan harga produk serupa dari negara lain. Biaya logistik yang
dikeluarkan pengusaha Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan pengusaha dari negara lain.
Selain
makanan, minuman, dan perlengkapan hotel, potensi lain yang dapat digarap
Indonesia adalah pemanfaatan kebutuhan tenaga terampil seperti juru masak,
petugas hotel, dan tenaga pengemudi bus jamaah haji.
“Menindaklanjuti
hasil pertemuan ini, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNP2TKI, maupun kementerian dan lembaga
terkait lainnya untuk menyusun rencana teknis memanfaatkan peluang pemenuhan
kebutuhan jemaah haji. Kita optimistis dalam waktu singkat akan terjadi
peningkatan ekspor Indonesia ke Arab Saudi sehingga dapat memperkecil defisit
neraca perdagangan kedua negara,” papar Direktur Kerja Sama Pengembangan
Ekspor, Marolop Nainggolan.
Marolop
menjelaskan
bahwa perlu
juga dilakukan diplomasi ekonomi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab
Saudi agar berbagai hambatan nontarif dapat dihilangkan. “Dalam hal jumlah,
jemaah dari Indonesia adalah yang terbesar, sehingga wajar apabila pemerintah
Indonesia meminta kemudahan dalam pelayanan jemaahnya,” pungkasnya.
