Moneter.id – Pemerintah
melalui Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk meningkatkan ekspor non
migas Indonesia yang tahun ini ditargetkan meningkat 7% di banding dengan tahun
sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pengembangan
Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag yaitu merangkul para stakeholder di bidang e-commerce
untuk memaksimalkan peluang peningkatan ekspor non-migas.
Saat ini
terdapat puluhan Kementerian maupun lembaga yang memberi bantuan kepada para
pelaku usaha untuk memanfaatkan e-commerce namun dirasakan tidak terjadi peningkatan
yang nyata di dalam peningkatan ekspor. Kondisi yang terjadi saat ini di dalam
perdagangan dalam jaringan (e-commerce,
cross broder trade) menurut cacatan
terdapat lebih dari 20 juta buah consignment
note dari luar negeri pada tahun 2018 ke Indonesia namun sebaliknya hanya
1% ekspor Indonesia yang tercatat menggunakan perdagangan secara elektronik.
Situasi ini diduga sebagai akibat dari kesalahan fokus dan target dalam rantai
pembinaan yang dilakukan.
“Sejalan
dengan perkembangan dunia saat ini khususnya di era revolusi industri 4.0,
digitalisasi dalam perekonomian menjadi andalan pemerintah untuk menopang
pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam rangka peningkatan ekspor,” kata Direktur
Kerja Sama Pengambangan Ekspor Nasional, Marolop Nainggolan, pada pertemuan
dengan tema Pengembangan UKM Tujuan Ekspor Melalui Pemanfaatan E-Commerce di Bogor, (10/04)
Menurut
Marolop, diperlukan kemudahan bagi para pelaku usaha Indonesia untuk melakukan
ekspor melalui platform e-commerce
Indonesia khusus ekspor agar tidak hanya produk luar negeri yang membanjiri
pasar Indonesia, tapi juga sebaliknya konsumen di luar negeri dapat dengan
mudah dipesan dari luar negeri.
“Ironinya,
belum ada platform yang menyediakan layanan ekspor melalui perdagangan online
di dalam negeri,” tambah Marolop Nainggolan.
Turut
hadir pada pertemuan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kerjasama Pengembangan
Ekspor itu, adalah para praktisi seperti IDEA, beberapa platform perdagangan online,
perusahaan logistik dan wakil dari Kemenko Perekonomian, Bea dan Cukai, Badan
Karantina serta Pemda Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
Pertemuan
mencatat beberapa masalah dalam pengembangan e-commerce dalam negeri terutama menyangkut kesiapan pelaku usaha
maupun dalam kebijakan dan regulasi. Dipandang perlu upaya semua pihak untuk
meningkatkan komitmen dan kesediaan dari para pelaku UKM untuk memasuki e-commerce.
Para
pengelola platform mendapat kesan bahwa
pelaku usaha umumnya tidak berkeinginan berdagang melalui e-commerce karena merasa sudah cukup beruntung melalui perdagangan
konvensional dalam pasar dalam negeri yang cukup besar.
Tiga
hal yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi
UKM di Indonesia yakni,pertama, focus pada
segmen
pelaku
UKM
strategis yang memiliki mindset
entrepreneurship, agresif dalam
menghadapi tantangan dan
menangkap peluang.
Kedua, hilirisasi pada peningkatan produk local melalui peningkatan value added, unggul dalam pasar nasional dan dapat bersaing pada pasar
global. Terakhir, ketiga, berorientasi ekspor Business to Business (B2B)
dan Business to Customer (B2C)
melalui platform global.
Sebagai
salah tindak lanjut dari pertemuan ini, para peserta bersepakat perlunya
sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk pengembangan ekspor oleh UKM
melalui e-commerce. “Untuk itu, para
peserta mengusulkan sebuah kegiatan percontohan yang diharapkan dapat menarik
minat para pelaku usaha menggunakan e-commerce,”
jelas oleh Marolop Nainggolan.
“Pilot project tersebut akan segera dilaksanakan dalam waktu
dekat dengan memberi fokus kepada satu sektor usaha tertentu dengan tujuan
pasar tertentu,” lanjut Marolop.
“Melalui bimbingan yang intensif, di akhir
pilot project ini diharapkan menghasilkan 10 UKM eksportir baru,” pungkasnya.
