Moneter.id – Kepala
Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan
Muhri menyatakan, Pemerintah Indonesia terus menekankan pentingnya
untuk menjamin hak-hak dan kepentingan negara berkembang dalam agenda reformasi
organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).
Secara
umum, PITM yang digagas India ini membahas perkembangan reformasi WTO dalam
dimensi pembangunan dan kepentingan negara berkembang.
“Bahasan
difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan, transparansi
kebijakan perdagangan, dan berbagai isu perdagangan yang menjadi bagian dari
reformasi WTO,” yang
ucap Kasan bertindak
sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam Pertemuan Informal Tingkat Menteri
(PITM) yang berlangsung pada 13—14 Mei 2019 di New Delhi, India
diketerangan resminya, Jumat (17/05/2019).
Ia menjelaskan, para
menteri perdagangan anggota WTO dari negara berkembang hadir pada pertemuan ini
untuk membahas agar perundingan reformasi WTO dapat berjalan dengan seimbang
dan tidak merugikan negara berkembang.
“Pertemuan
ini menyepakati pandangan yang sama bahwa elemen-elemen reformasi harus tetap
menjamin hak-hak negara berkembang,” ujar Kasan.
Kasan
menjelaskan, hak-hak tersebut terutama terkait pemberian ruang dalam menyusun
kebijakan nasional guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan dalam
perdagangan internasional.
“Negara
berkembang harus menyelaraskan suara dalam menghadapi agenda reformasi WTO yang
belakangan ini semakin intensif dibahas,” paparnya.
Adapun
pembahasan reformasi WTO mulai mengemuka sejak awal pemerintahan Presiden
Donald Trump yang menginginkan pengurangan defisit neraca perdagangan Amerika
Serikat dengan negara mitra dagangnya.
“Secara khusus, Indonesia juga menekankan
pentingnya segera menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan dari
perundingan putaran Doha yang mayoritas juga merupakan isu-isu kepentingan
negara berkembang,” lanjut
Kasan.
Selain
India dan Indonesia, negara-negara yang hadir pada pertemuan ini yaitu Brasil,
Afrika Selatan, China, Malaysia, Argentina, Jamaika, Benin, Turki, Arab Saudi,
Bangladesh, Barbados, Republik Afrika Tengah, Mesir, Guatemala, Kazakstan,
Kenya, Malawi, Nigeria, dan Oman.
