Moneter.id – Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (RKAKL-TA) 2020, yang dipimpin Komisi IV DPR
RI yang digelar, Senin (09/09) membahas anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 9,3 triliun.
“Anggaran tersebut terbagi kedalam 14 program kerja
KLHK dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG),
yang 11 diantaranya merupakan program prioritas nasional,” tulis keterangan
resmi KLHK di Jakarta, Senin (8/9).
Rapat Kerja juga membahas usulan-usulan program yang
akan didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi
IV DPR RI.
“DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup tahun 2020
dialokasikan untuk penguatan early
warning system untuk bencana lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah serta
sarana prasarana pendukung. Sementara untuk DAK Sub Bidang Kehutanan dialokasikan
untuk pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan akses kelola
perhutanan sosial, juga rehabilitasi hutan dan lahan,” jelas Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Siti dalam laporannya menyatakan, ada lima arah pembangunan
LHK pada TA 2020 yaitu pertama, memperkuat ekonomi nasional, investasi dan
ekspor, melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha,
serta penguatan tata kelola untuk kepastian hukum.
“Kedua, pengentasan kemiskinan melalui perhutanan
sosial, TORA, dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani
hutan mandiri,” katanya.
Ketiga, lanjut Siti, meningkatkan kualitas lingkungan
hidup dan kehutanan melalui rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengawasan
kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penegakan hukum,
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan
gambut.
“Pembangunan infrastruktur lingkungan dalam mendukung
program prioritas nasional (pengentasan kemiskinan, pengembangan ekowisata,
dll),” tambahnya.
Terakhir, penguatan pendidikan vokasional dan
penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.
Sementara, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo
mengatakan bahwa tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
“Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh,
serta meminta agar kebijakan dan rencana kerja disusun secara tepat sehingga
pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan
akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edhy menjelaskan kebijakan Rencana
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 diformulasikan
kedalam program-program prioritas pembangunan nasional, yaitu penguatan daya
saing sumberdaya manusia, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi
pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan
reformasi birokrasi.
“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk
melakukan sinkronisasi, koordinasi, keterpaduan, dan penyederhanaan terhadap
program-program yang disusun agar tidak tumpang tindih dan pemanfaataannya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
