Moneter.id – Pengamat ekonomi energi
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menilai bahwa upaya
pemerintah dalam menekan harga gas dengan impor, adalah kesalahan besar.
“Ini keliru jika dimaksudkan untuk menekan harga gas,” kata Anggota
Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas (2014-2015), Fahmy Radhi di Jakarta, Rabu
(7/1/2010).
“Indonesia memiliki sumber daya alam gas yang melimpah,” ujarnya.
Menurutnya “konyol”
jika sampai impor. “Secara pragmatis memang bisa saja dapat harga gas
yang lebih murah dari impor, sehingga harga turun, tapi yang terjadi jangka
panjang adalah dampak buruk,” katanya.
Dampak buruk pertama adalah Indonesia akan menjadi ketergantungan impor gas
industri karena murah, padahal kita memiliki sumber daya yang banyak.
Kedua, Indonesia tidak akan bisa memiliki infrastruktur jaringan gas dalam
jangka panjang. “Jangan kambing hitam-kan harga gas untuk mahalnya sektor
industri, belum tentu harga-harga yang lain jadi turun,” katanya.
Selain itu, kebijakan DMO, itu sama halnya dengan subsidi, Fahmy menilai dampak
buruknya adalah PGN akan menanggung kerugian dari dampak tersebut, sebab hanya
perusahaan plat merah tersebut yang memiliki jaringan gas luas.
Kemudian, pengurangan pendapatan pemerintah hingga dipotong 2 dolar As per
MMBTU juga memiliki dampak penerimaan negara akan turun dalam skala besar.
“Ya terobosan penurunan harga gas industri memang memiliki ‘buah
simalakama’,” kata Fahmy.
Secara tegas ia menilai bahwa
memperbanyak jaringan infrastruktur pipa gas merupakan langkah yang baik untuk
jangka panjang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan tiga hal untuk menuntaskan
persoalan masalah harga gas untuk industri, salah satunya penghilangan porsi
gas pemerintah.
“Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah 2,2 US dolar per MMBTU,
supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih
murah,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, upaya itu harus dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri
Mulyani.
Penyesuaian jatah itu adalah bagian pemerintah yang masuk melalui penerimaan
negara bukan pajak (PNBP). Jika jatah gas pemerintah disesuaikan, maka
harganya bisa turun dari sekitar 8-9 dolar AS per MMBTU.
Hal kedua yakni “Domestic Market Obligation” (DMO) bagi gas
diberlakukan dan dapat diberikan kepada industri. Lalu opsi ketiga yang
diajukan Presiden yakni membebaskan impor gas untuk industri. (Ant)
