Moneter.id
– Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) mencatat terdapat 718 unit usaha
pengolahan ikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah produksi
sektor pengolahan ikan ini mencapai 1,6 juta ton pada tahun 2019, meningkat 300
ribu ton dibanding tahun 2016.
“Untuk nilai ekspornya, sektor industri
ini juga meningkat pada tahun 2019 menjadi USD4,1 juta,” kata Direktur Jenderal
Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim di Jakarta, Jumat (24/4/2020).
Industri pengalengan ikan merupakan salah
satu sektor yang mendapat keberkahan di tengah pandemi Covid-19. Sebab, permintaan
terhadap produk olahan di sektor tersebut cenderung semakin meningkat khususnya
untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
“Stok nasional untuk produk sarden dan makarel
kaleng saat ini berjumlah 35 juta kaleng. Selain diserap melalui pasar ekspor,
ritel dan online, olahan ikan kaleng dapat dimanfaatkan sebagai salah
satu produk bantuan sosial yang memenuhi kebutuhan protein masyarakat,” kata Abdul
Rochim.
Menurutnya,
industri pengolahan ikan masuk dalam kategori sektor padat karya dan
berorientasi ekspor. Oleh karena itu, perlu mendapat prioritas pengembangan.
“Setidaknya sektor ini telah mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 336 ribu orang. Dengan tidak adanya kendala supply bahan
baku perikanan lokal, maka penyerapan tenaga kerja dapat dioptimalkan,”
paparnya.
Meski mencatatkan kinerja yang positif, industri
pengalengan ikan juga menghadapi berbagai tantangan terhadap dampak pandemi
Covid-19. Tantangan tersebut, antara lain kenaikan harga kaleng, pasta saus dan
terigu pengental yang diimpor serta berkurangnya bahan baku ikan yang diimpor
dari negara yang memberlakukan lockdown.
“Ekspor olahan ikan ke negara yang terkena
wabah Covid-19 juga mengalami gangguan akibat operator shipping yang belum
beroperasi normal dan pihak buyer menunda pembelian sehingga stok
menumpuk di cold storage,” tuturnya.
Oleh karena itu, guna menjaga keberlangsungan
usaha bagi industri pengalengan ikan di dalam negeri, Kemenperin memandang
sektor ini perlu mendapat stimulus.
“Misalnya, stimulus berupa soft loan,
relaksasi perizinan, pembebasan bea masuk bahan baku, dan program peningkatan
konsumsi dalam negeri untuk menyerap produk jadi ini,” sebut Rochim.
Kemenperin telah mengusulkan berbagai
kebijakan untuk mengawal sektor industri makanan dan minuman sehingga dapat
memperoleh kemudahan dalam berproduksi khususnya di masa darurat Covid-19.
“Kami mengusulkan pos tarif pembebasan bea
masuk impor dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang ada pada stimulus
jilid II,” ujarnya.
Selain itu, terdapat juga kebijakan berupa
relaksasi penerapan SNI wajib melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor
5 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara Penambahan Zat Fortifikan pada
Tepung Terigu dan SE Menperin No. 6 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara
Kandungan Vitamin A dan/atau Provitamin A pada Minyak Goreng Sawit.
Kemenperin memproyeksikan bahwa sektor industri
makanan dan minuman akan tetap tumbuh di tengah dampak pandemi Covid-19. “Kami memperkirakan
pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman berada di angka 4 sampai 5
persen, ini sudah cukup bagus,” tegasnya.
Lebih
lanjut, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang
mendapatkan izin untuk beroperasi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), yang diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia.
Dengan demikian, industri ini dapat tetap beraktivitas
dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Kami tetap mendorong agar industri dapat
melakukan aktivitas produksinya dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja
sesuai prosedur dan protokol kesehatan dalam menghadapi wabah Covid-19,”
pungkasnya.
