Moneter.id
– Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil membuat entitas pemerintahan dan badan
lainnya menyerahkan aset atau menyetor uang ke kas negara, daerah atau
perusahaan sebesar Rp106,13 triliun atas hasil pemeriksaan selama kurun waktu
15 tahun periode 2005-2019.
“BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi yang dapat
mendorong pemerintah, BUMN, BUMD dan badan lainnya bekerja lebih tertib, hemat,
efisien, dan efektif,” kata Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna di Jakarta,
Selasa (5/5/2020).
Dari ratusan ribu rekomendasi itu, sebanyak 416.680
rekomendasi atau 74,3 persen ditindaklanjuti para entitas dengan menyetorkan
uang atau aset senilai ratusan triliun.
Sementara itu, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) II 2019, BPK juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian negara atau daerah periode 2005 sampai dengan 2019 dengan status telah
ditetapkan.
Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara atau
daerah yang telah ditetapkan senilai Rp3,20 triliun.
Menurut Agung Firman, tingkat penyelesaian selama kurun
waktu 15 tahun itu menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp284,90 miliar atau 9
persen, pelunasan sebesar Rp1,14 triliun (36 persen), dan penghapusan sebesar
Rp82,83 miliar (2 persen). “Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,69
triliun atau 53 persen,” katanya.
IHPS Semester II 2019 merupakan ikhtisar dari 488
laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 71 LHP pemerintah pusat, 397
LHP pemerintah daerah, BUMD, dan badan layanan umum daerah, serta 20 LHP BUMN
dan badan lainnya.
Berdasarkan jenis pemeriksaannya, 488 LHP tersebut
terdiri atas satu LHP keuangan, 267 LHP kinerja (54 persen), dan 220 LHP dengan
tujuan tertentu (45 persen).
