Moneter.id
–
Untuk menghadapi bencana alam, risiko iklim dan guncangan kesehatan, Dewan
Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pemberian pinjaman senilai 500 juta
dolar AS atau sekitar Rp7 triliun untuk memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
“Dukungan ini akan membantu pemerintah
menjalankan respon secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi
dampak bencana dan menjaga kemajuan pembangunan yang telah dicapai,” kata
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Sabtu (23/1/21).
Katanya, kesiapan keuangan terhadap bencana, guncangan
iklim, dan krisis kesehatan seperti COVID-19 menjadi semakin penting bagi
Indonesia, untuk mengurangi ancaman terhadap kemajuan pembangunan.
Selama ini, pemerintah pada 2014-2018 telah
menghabiskan 90 juta-500 juta dolar AS setiap tahun untuk tanggap dan pemulihan
bencana. Dalam periode sama, pemerintah daerah juga telah menghabiskan 250 juta
dolar AS.
Padahal, biaya yang harus dikeluarkan untuk bencana
diperkirakan terus meningkat, akibat perubahan iklim dan pertumbuhan kawasan
perkotaan, sehingga dapat menambah beban belanja pemerintah.
Untuk itu, perencanaan atas tanggapan keuangan yang
efektif pasca guncangan akibat bencana dan iklim akan membantu melindungi
anggaran maupun masyarakat secara keseluruhan.
Dengan mengurangi dampak bencana tersebut, perencanaan
ini dapat membantu melindungi masyarakat miskin maupun rentan, yang kerap harus
menanggung akibat terberat dari bencana.
Saat ini, sebagian besar dari masyarakat miskin dan
rentan tinggal di wilayah berisiko dan tidak memiliki cukup akses kepada
berbagai layanan dasar maupun sumber daya keuangan untuk mengatasi dampaknya.
Proyek baru tersebut akan mendukung Strategi
Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana yang diterapkan oleh pemerintah, serta
penguatan ketahanan fiskal dan keuangan Indonesia melalui suatu dana Pooling Fund Bencana (PFB).
Pooling
Fund
ini akan menjadi mekanisme utama penyaluran dana pasca-bencana dari berbagai
sumber dengan memanfaatkan pasar asuransi dalam negeri maupun internasional
untuk penyiapan kapasitas keuangan sebagai penyangga.
Proyek ini juga akan membantu memastikan agar aliran
dana kepada lembaga pemerintahan terkait dijalankan secara efektif dan
transparan, termasuk melakukan penelusuran anggaran untuk berbagai belanja
terkait bencana.
Selain itu, juga memastikan adanya penyaluran bantuan
sosial yang lebih cepat kepada korban bencana, serta perencanaan yang lebih
baik dalam hal kesiapan menghadapi guncangan di bidang kesehatan.
Sementara, Country
Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen
menambahkan ketersediaan dan aliran dana yang lebih baik akan menguntungkan
penduduk Indonesia ketika terjadi bencana dan guncangan kesehatan.
“Ini akan menguntungkan terutama bagi masyarakat
yang paling miskin dan rentan, yaitu yang paling terdampak akibat tanggap
bencana yang tertunda, dan kerap kehilangan sumber mata pencaharian dan
pendapatannya, sehingga memerangkap mereka dalam kemiskinan,” katanya.
Proyek ini didukung oleh Global Risk Financing Facility (GRiF) dengan memberikan hibah sebesar
14 juta dolar AS untuk meningkatkan kapasitas teknis, sistem manajemen
lingkungan dan sosial, teknologi baru dalam pengelolaan Pooling Fund, dan investasi pada evaluasi dan pembelajaran,
termasuk pemberian layanan kepada berbagai kelompok masyarakat rentan.
GRiF, didukung oleh Dana Perwalian Multi-Donor dengan
nilai lebih dari 200 juta dolar AS dari Jerman dan Inggris, telah memberikan
dana hibah dan tenaga ahli di bidang teknis untuk membantu negara-negara
berkembang melindungi kemajuan yang telah dicapai dan pulih lebih cepat dari
dampak keuangan akibat guncangan iklim, bencana, dan krisis. (Ant)
