Moneter.id
– BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menargetkan dana
kelolaan mencapai Rp 800 triliun pada tahun 2026 mendatang.
Kata Direktur Utama BP Jamsostek
Anggoro Eko Cahyo, manajemen baru bertekad meneruskan program-program baik
sepeninggalan manajemen lama dan melakukan sejumlah inovasi. Hal itu utamanya
dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan para peserta dan memenuhi proyeksi di
masa mendatang.
“Fokus juga dilakukan terkait
tata kelola. Dengan jumlah akumulasi (dana kelolaan) sampai sekitar Rp 486
triliun di 2020, semoga lima tahun kedepan (2026) bisa sampai Rp 800 triliun.
Tata kelola yang baik jadi penting, investasi juga harus kami jaga betul, agar yield-nya optimal,” kata Anggoro di
Jakarta, Selasa (16/3).
Jelasnya, amanah untuk segera
merealisasikan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) turut menjadi salah
satu perhatian. Pekerjaan rumah lain adalah digitalisasi badan usaha.
“Di samping digitalisasi memang
dibutuhkan peserta, digitalisasi juga berguna untuk memangkas biaya-biaya di BP
Jamsostek. Termasuk biaya personalia yang saat ini berkontribusi hingga 68%,”
paparnya.
Anggoro mengungkapkan, pada akhirnya
sejumlah tekad manajemen baru itu akan mendongkrak jumlah kepesertaan di BP
Jamsostek dan memberi kemudahan peserta dalam proses klaim manfaat.
Terkait kategori peserta pekerja
migran Indonesia, BP Jamsostek menjelaskan jumlah peserta aktif dari pekerja
migran Indonesia per Februari 2021 menyusut menjadi sebanyak 365 ribu orang.
Sedangkan jumlah peserta pekerja migran Indonesia yang terdaftar sebanyak 750
ribu.
“Kalau dilihat di tahun 2019 itu
ada 539 ribu peserta, di 2020 turun atau berkurang menjadi 389 ribu. Ini kalau
kami coba lihat penyebabnya adalah mereka selesai masa kerja dan tidak
diperpanjang lagi, artinya tidak bisa berangkat lagi karena Covid-19. Jadi
sekarang kurang lebih separuh yang terdaftar itu peserta aktif,” terang
dia.
Menurutnya, masih banyak dari peserta
pekerja migran Indonesia yang belum menjadi anggota BP Jamsostek. Setidaknya
data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memaparkan jumlah
pekerja migran Indonesia saat ini sekitar 6 juta orang.
Dengan kata lain, BP Jamsostek baru
merambah sekitar 12,5% pekerja migran Indonesia, itupun sebagai peserta
terdaftar bukan peserta aktif. Dari sisi iuran, segmen peserta iru sejak 2017
sampai Februari 2021 dibukukan sebesar Rp Rp 265,79 miliar. Sebaliknya, klaim
atau santunan yang dibayarkan relatif rendah atau hanya mencapai sekitar Rp 22
miliar.
Klaim didominasi dari program jaminan
kecelakaan kerja (JKK) dan klaim program jaminan kematian (JKM). Adapun total
klaim termasuk manfaat pemulangan dan pemberdayaan sebesar Rp 338,99 juta
terhadap 158 pekerja migran Indonesia, sebagai pengganti tiket pesawat kelas
ekonomi.
