MONETER – Perhimpunan
Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) meluncurkan nama baru dari
sebelumnya bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian
Rakyat.
Perubahan nama ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang
telah disahkan pada 12 Januari 2023 lalu.
“Dengan nama baru ini, kami yakin dapat lebih
meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelayanan terhadap UMKM, dan kesejahteraan
masyarakat Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah di Jakarta,
Minggu (28/5/2023).
Dalam UU tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
juga berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Kata Tedy, terdapat beberapa poin penting dalam UU P2SK,
yang menguatkan posisi BPR/ BPRS dalam industri, diantaranya perubahan nama
bisa meningkatkan awareness
masyarakat terhadap BPR/ BPRS, sehingga, fungsi intermediasi bisa berjalan
lebih optimal.
Lalu, perluasan fungsi dan peran BPR/ BPRS dengan
menghadirkan layanan dan produk berbasis teknologi. “Dalam UU ini, usaha BPR
BPRS ditambahkan beberapa poin, salah satunya bisa melakukan penyertaan kepada
lembaga pengayom,” ujar Tedy.
Kemudian, BPR/ BPRS bisa membeli jaminan debitur yang
bermasalah, baik sebagian maupun seluruhnya, BPR/ BPRS bisa melangsungkan Initial Public Offering (IPO) atau Go
Public, serta bisa lebih menguatkan dan meningkatkan sinergi dengan bank umum
untuk melayani UMKM.
Saat ini, anggota BPR/ BPRS Perbarindo berjumlah lebih
dari 1.500, yang memiliki 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat Provinsi,
dan 48 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) di tingkat Kabupaten/ Kota.
Hingga Desember 2022, total aset industri BPR/ BPRS
tumbuh 9,14 persen year on year (yoy) menjadi Rp 202,46 triliun, dari
sebelumnya sebesar Rp185,50 triliun pada Desember 2021.
Sementara itu, penyaluran dana kredit BPR/BPRS tumbuh
11,81 persen (yoy) per Desember 2022, melebihi tingkat pertumbuhan kredit
sebelum pandemi COVID-19 yang sebesar 10,85 persen (yoy).
