Moneter.id – Jakarta –
Indonesia memiliki potensi besar terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hijau
atau green mortgage seiring dengan
pertumbuhan generasi muda. Karena Indonesia memiliki demografi yang relatif
muda. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (22/8/2023).
“Generasi Y dan Z sudah semakin sadar akan
pentingnya hidup dengan cara yang lebih berkelanjutan. Merekalah yang menjadi
kekuatan pendorong,” kata Menkeu.
Generasi muda memberikan perhatian tinggi
terhadap investasi Enviromental, Social,
and Governance (ESG) dengan kontribusi mencapai 51,1 miliar dolar AS.
“Tingginya minat generasi muda terhadap
investasi berkelanjutan, dilandasi oleh kesadaran mereka tentang isu perubahan
iklim yang berimplikasi pada bencana,” ungkap Menkeu.
Jelas Menkeu, minat mereka terhadap aspek
berkelanjutan juga terlihat pada gaya hidup yang memprioritaskan produk-produk
ramah lingkungan. Perilaku-perilaku tersebut yang membuat minat
terhadap KPR hijau memiliki peluang untuk makin meningkat ke depannya.
Meski begitu, Sri Mulyani menyebut masih
dibutuhkan upaya meningkatkan advokasi dan literasi terkait KPR hijau.
Pasalnya, kesadaran mengenai produk tersebut terbilang relatif masih rendah.
Dukungan terhadap KPR hijau menjadi penting
menimbang jumlah backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 12,7 juta.
Sementara bangunan perumahan bertanggung jawab atas 17 persen emisi gas rumah
kaca global, dengan 5,5 persen berdampak langsung dan 11 persen tidak langsung
dari properti.
“Komunikasi publik sangat dibutuhkan terkait
konsep KPR hijau yang masih membutuhkan banyak promosi dan masih relatif asing
bagi sebagian besar konsumen dan pengembang di Indonesia, sehingga langkah
strategis untuk meningkatkan kesadaran ini menjadi sangat penting,” ujar
Menkeu.
Dalam mewujudkan upaya tersebut, pemerintah
melakukan berbagai langkah strategis. Salah satu cara yang dilakukan adalah
dengan mempelajari kerangka kebijakan, inisiatif, ekosistem, dan partisipasi
dari negara-negara yang telah menerapkan KPR hijau.
Cara itu dilakukan agar pemerintah dapat
menciptakan lingkungan dan ekosistem yang tepat untuk pengembangan KPR hijau di
Indonesia.
