Moneter.id – Kebijakan pengalihan dana pemerintah
Rp200 triliun ke perbankan diproyeksikan dapat mendorong Dana Pihak Ketiga
(DPK) di perbankan tumbuh mencapai 10 persen year on year (yoy). Demikian dikatakan
Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Andry Asmoro di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
“Penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan akan menambah
sekitar 2 persen dari posisi DPK saat ini senilai Rp9.294 triliun, sehingga
berpotensi mendorong pertumbuhan DPK menuju sekitar 10 persen (yoy),” ujarnya.
Per Juli 2025, DPK di perbankan tercatat tumbuh 7,0 persen
(yoy) menjadi Rp9.294 triliun, sebagaimana catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Selain itu, kebijakan pengalihan dana ke perbankan juga
akan mengangkat pertumbuhan kredit melebihi di atas capaian Juli 2025 yang
tumbuh 7,03 persen (yoy),” katanya lagi.
Menurutnya, peningkatan dana di perbankan akan menurunkan
suku bunga pasar uang antarbank atau Indonesia Overnight Index Average
(IndONIA) dan spread Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sekaligus
meningkatkan volume transaksi pasar uang.
Kemudian, dengan likuiditas yang meningkat, transmisi
kebijakan moneter menjadi lebih efektif dan kecepatan perputaran uang atau velocity
of money, berpotensi kembali ke level pra-pandemi COVID-19 di atas 2,5,
yang terakhir kali tercatat pada tahun 2019.
Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah
mencairkan dana senilai Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank
Indonesia (BI) ke sebanyak lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada hari
ini, Jumat (12/9/2025).
Adapun, kelima bank itu diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk dengan dana masing-masing senilai Rp55 triliun.
Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)
senilai Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp10
triliun
Baca juga : Langkah Pemerintah Tempatkan Dana Rp200 Triliun Pada 5 Bank Akan Menumbuhkan DPK
