PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) kembali memperluas pembiayaan ke pemerintah daerah dengan menggelontorkan dana Rp70 miliar kepada Pemerintah Kota Singkawang. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan 33 ruas jalan dan empat jembatan sebagai bagian dari penguatan konektivitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kesepakatan pembiayaan itu diteken pada Senin (27/4) di Jakarta antara Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, dan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie.
Langkah ini menegaskan strategi PT SMI dalam memperkuat pembiayaan daerah di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat, terutama di wilayah yang tengah mengejar penguatan basis ekonomi lokal.
Faaris mengatakan, kerja sama dengan Kota Singkawang bukanlah hubungan baru. Sebelumnya, pada 2020, PT SMI telah menyalurkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp200 miliar untuk pembangunan jalan, drainase, revitalisasi gedung, hingga pengadaan sarana pendidikan.
“PT SMI telah menjalin kemitraan jangka panjang dengan Kota Singkawang, termasuk saat pandemi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hari ini komitmen tersebut berlanjut melalui inisiatif pembiayaan yang produktif,” ujar Faaris.
Menurut dia, pembangunan jalan dan jembatan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam mempercepat mobilitas barang dan jasa, serta mendukung sektor jasa dan pariwisata.
“Pembangunan jalan dan jembatan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi untuk memperkuat konektivitas dan mendorong aktivitas ekonomi. Bagi kami, pembiayaan bukanlah beban, melainkan instrumen percepatan pembangunan yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan,” katanya.
Bagi Pemerintah Kota Singkawang, suntikan pembiayaan ini dinilai strategis untuk memperbesar kapasitas fiskal daerah. Selama tiga tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah rata-rata baru mencapai 27,07%, yang menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi.
Namun, tren PAD Singkawang menunjukkan pertumbuhan yang solid. Nilainya naik dari Rp244,32 miliar pada 2023 menjadi Rp305,26 miliar pada 2025, atau tumbuh konsisten di atas 11% per tahun.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie optimistis pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi katalis penguatan ekonomi daerah dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.
“Pembangunan ini bukan sekadar rencana, melainkan investasi nyata untuk masa depan Kota Singkawang. Melalui pembiayaan ini, kami melihat potensi manfaat ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan PAD,” ujar Tjhai.
Ia menegaskan proyek pembangunan akan dijalankan secara cepat dan akuntabel, mengingat seluruh proses pembiayaan telah melalui kajian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), DPRD, hingga memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, menilai posisi strategis Singkawang di Kalimantan Barat menjadi modal penting untuk menarik investasi baru.
Menurut Bernadette, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memperkuat daya saing ekonomi daerah sekaligus memperluas peluang penciptaan lapangan kerja.
“Pembiayaan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan konektivitas sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pemerintah Kota Singkawang juga memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan pembiayaan sehingga mampu membangun kredibilitas fiskal,” ujarnya.
Bagi PT SMI, pembiayaan ke Singkawang menambah portofolio pinjaman daerah yang terus tumbuh. Hingga Maret 2026, total komitmen pembiayaan daerah perseroan telah mencapai Rp37,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp15,25 triliun.
Ekspansi pembiayaan daerah ini menjadi bagian dari mandat PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pemerataan ekonomi nasional. Di tengah tantangan fiskal daerah yang masih terbatas, skema pembiayaan seperti ini dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah.
