Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Murniati Mukhlisin, menyoroti masih rendahnya jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mengantongi sertifikat halal. Dari banyaknya dapur MBG yang beroperasi, baru sekitar 25 persen yang tersertifikasi halal.
Menurut Murniati, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Meski kasus yang muncul relatif sedikit, rendahnya cakupan sertifikasi halal berpotensi memperburuk citra pemerintah apabila tidak segera ditangani.
Ia menegaskan, sertifikasi halal dalam program MBG tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan agama. Lebih dari itu, sertifikasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjamin kebersihan, higienitas, dan kualitas proses penyajian makanan bagi penerima manfaat.
Murniati juga menilai proses sertifikasi halal saat ini relatif mudah diakses, bahkan tersedia secara gratis bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan tertentu. Karena itu, perluasan sertifikasi halal pada dapur MBG dinilai dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan fasilitasi yang tepat.
Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan dana sosial untuk membantu pelaku usaha kecil memenuhi kebutuhan sertifikasi halal. Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya sekaligus memperluas penerapan standar halal di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain mendorong percepatan sertifikasi, Murniati menekankan pentingnya penguatan literasi halal melalui kolaborasi berbagai pihak. Ia menawarkan kerangka heksa-helix ABG-MAC yang melibatkan enam unsur, yakni akademisi, pelaku usaha, pemerintah dan regulator, media, agregator atau platform, serta komunitas dan konsumen.
Dalam kerangka tersebut, akademisi berperan menyusun kurikulum edukasi halal dan melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab menjaga kehalalan produk sekaligus memastikan ketertelusuran rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga makanan disajikan kepada konsumen.
Sementara itu, pemerintah dan regulator diharapkan dapat menyelaraskan regulasi serta memperluas fasilitas sertifikasi halal bagi UMKM. Media berperan menangkal misinformasi terkait halal, sedangkan agregator atau platform dapat mengintegrasikan informasi sertifikasi dengan edukasi yang mudah diakses masyarakat.
