Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% yang dicanangkan pemerintah dalam RAPBN 2027 dinilai perlu dicermati karena belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental perekonomian domestik. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Tanggapan atas Pidato Presiden dan Pembacaan...
Diskusi Publik INDEF bertajuk “Tanggapan atas Pidato Presiden dan Pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027” menyoroti sejumlah tantangan yang masih membayangi perekonomian Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai perlu dibarengi dengan kebijakan yang lebih kuat...
Diskusi Publik INDEF bertajuk “Tanggapan atas Pidato Presiden dan Pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027” menyoroti sejumlah tantangan yang perlu dihadapi pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Target tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental perekonomian...
Masa depan industri mineral kritis kini tidak lagi bergantung pada persaingan mengolah bahan mentah secara terpisah, melainkan pada pembentukan ekosistem industri yang ramah lingkungan. Melalui Agenda Jakarta, negara-negara belahan bumi selatan duduk bersama untuk memperkuat kerja sama. Langkah ini...
Pengembangan sukuk daerah dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Ekonom CSED INDEF, Rahmat Mulyana, Ph.D., dalam diskusi publik mengenai sukuk dan otonomi daerah.
Rahmat menyoroti pentingnya...
Ketiadaan sukuk daerah atau municipal bonds di Indonesia menjadi sorotan Ekonom CSED INDEF, Prof. Akhmad Affandi Mahfudz.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup paradoks karena Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mendukung penerbitan sukuk daerah sejak lebih dari 15...
Kemandirian fiskal dan penguatan otonomi daerah menjadi sorotan dalam diskusi publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk “Refleksi Kemerdekaan: Sukuk dan Otonomi Daerah”. Forum tersebut membahas potensi sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus mengurai alasan...
Target investasi sebesar Rp300 triliun hingga Rp500 triliun yang dibidik melalui Pusat Keuangan dan Investasi Internasional (PFII) dinilai membutuhkan fondasi yang lebih kuat daripada sekadar pemberian insentif pajak.
Ekonom Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF, A. Hakam Naja, menyebut setidaknya ada...
Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai dapat menjadi momentum strategis untuk mengoptimalkan potensi industri keuangan syariah nasional sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah global.
Ekonom Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF, Handi Risza Idris, mengatakan industri keuangan...
Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) oleh DPR RI pada 21 Juli 2026 membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai salah satu simpul investasi global. Salah satu potensi yang dinilai dapat menjadi pembeda PFII dari pusat keuangan...
