Masa depan industri mineral kritis kini tidak lagi bergantung pada persaingan mengolah bahan mentah secara terpisah, melainkan pada pembentukan ekosistem industri yang ramah lingkungan. Melalui Agenda Jakarta, negara-negara belahan bumi selatan duduk bersama untuk memperkuat kerja sama. Langkah ini menjadi dasar bagi negara-negara produsen di belahan bumi selatan untuk memperoleh porsi nilai tambah domestik yang lebih besar dan berkualitas.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, negara produsen di belahan bumi selatan perlu membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan porsi nilai tambah ekonomi kawasan. Dalam kerangka tersebut, hilirisasi yang dilakukan Indonesia pada komoditas nikel dan tembaga dijadikan sebagai salah satu contoh transformasi berbasis optimalisasi sumber daya alam agar tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah.
Namun, upaya di tingkat kawasan maupun domestik ini tetap memerlukan sejumlah perhatian ke depan. Pertama, aspek keberlanjutan harus dijadikan fondasi jangka panjang. Kepatuhan terhadap standar lingkungan, keselamatan kerja, serta keterlacakan (traceability) wajib ditegakkan dalam model bisnis hilirisasi. Kedua, aspek kebermanfaatan bagi industri dalam negeri agar pengolahan mineral kritis mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan memicu daya saing manufaktur, sehingga dampak ekonominya benar-benar terasa nyata.
Langkah dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengandalkan hilirisasi ini dapat menjadi bahan pembelajaran bersama bagi sesama negara produsen di belahan bumi selatan.
Mengingat kesamaan kondisi tersebut, kerja sama antarnegara kawasan selatan menjadi kunci agar pengolahan sumber daya alam tidak dilakukan secara terpisah.
“Indonesia siap menjadi mitra sepadan untuk membangun rantai nilai mineral kritis yang bernilai tambah, bertanggung jawab, serta menyejahterakan Global South,” kata Tri pada diskusi Critical Minerals & Green Industrialization for Shared Prosperity in the Global South di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis BKPM Heldy Satrya Putera menilai, pengembangan mineral kritis kini diarahkan pada pembentukan ekosistem industri terpadu. Pendekatan ini memadukan kebijakan industri dan prinsip hijau agar negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah dapat saling melengkapi. Fokus utamanya adalah membangun rantai nilai regional melalui kemitraan investasi, kolaborasi teknologi, serta penyelarasan standar produksi yang bertanggung jawab.
Sinergi lintas wilayah tersebut menjadi momentum untuk menyatukan modal, teknologi, dan kapasitas manufaktur di belahan bumi selatan. Dalam kerangka ini, Indonesia tidak memosisikan diri sebagai pihak yang paling paham, melainkan hadir sebagai mitra yang juga terus belajar dan berbagi pengalaman demi peningkatan kelas industri bersama. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi kawasan dalam rantai pasok dunia sekaligus menciptakan nilai tambah secara merata.
“Fokus utama kita bukan sekadar mengolah komoditas mentah, melainkan membangun ekosistem industri yang berdaya saing dengan memadukan kebijakan industri dan prinsip hijau. Indonesia terbuka untuk saling belajar dan berkolaborasi guna memperkuat kapasitas produksi, keterlacakan, serta rantai pasok global bersama mitra di kawasan selatan,” ujar Heldy.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menjelaskan, permintaan terhadap mineral kritis kini tengah tumbuh pesat, dengan cadangan terbesar berada di negara-negara belahan selatan. Kondisi ini menjadi peluang bagi negara-negara tersebut untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang besar. Namun, diperlukan sejumlah langkah strategis agar negara belahan selatan tidak sekadar menjadi pemasok. Prospek besar ini perlu dimanfaatkan untuk menciptakan industri domestik yang kuat sekaligus membuka lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
Berkaca dari hal tersebut, INDEF Green Transition Initiative dan Penabulu-Oxfam mempertemukan negara-negara dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin untuk membahas arah pembangunan dan pengembangan mineral kritis. Dari forum tersebut, dirumuskan Agenda Jakarta sebagai deklarasi bersama guna membangun industrialisasi hijau yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Kami tidak ingin sekadar memasok pasar global. Mineral kritis harus jadi modal untuk membangun industri kita sendiri dan menciptakan pekerjaan yang layak bagi rakyat kita.” Ujar Esther.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Yayasan Penabulu Rini Devianti Nasution menjelaskan, Agenda Jakarta merumuskan lima prioritas utama. Kelima prioritas tersebut meliputi penguatan rantai nilai domestik dan diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pergeseran pola kemitraan menuju transformasi industri, serta penyelarasan kebijakan lintas sektor dan lintas negara demi mendorong transformasi struktural.
Selain itu, agenda ini juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas demi menciptakan rantai nilai yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus peningkatan kapasitas industri kolektif melalui kerja sama dan koordinasi Selatan-Selatan. Kelima prioritas ini menjadi arah bersama yang lahir dari diskusi antarnegara.
“Melalui Agenda Jakarta, suara negara-negara belahan selatan diperkuat untuk memperjuangkan tata kelola mineral kritis yang menempatkan transformasi industri, keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan bersama sebagai inti dari transisi energi global,” ucap Rini.
