Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% yang dicanangkan pemerintah dalam RAPBN 2027 dinilai perlu dicermati karena belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental perekonomian domestik. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Tanggapan atas Pidato Presiden dan Pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027”.
Diskusi tersebut merespons pidato kenegaraan Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027 di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Selain target pertumbuhan, sejumlah tantangan seperti defisit fiskal, daya saing industri, hingga tekanan inflasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
Data Scientist Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo, mengatakan sentimen publik terhadap pidato kenegaraan Presiden lebih banyak dipengaruhi oleh realitas ekonomi yang mereka rasakan sehari-hari dibandingkan angka-angka ekonomi yang disampaikan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan serta sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan sejauh mana kebijakan dan target pemerintah mampu menjawab persoalan ekonomi yang mereka hadapi.
Wahyu juga menyoroti tingkat pengangguran yang banyak berasal dari kalangan terdidik. Fenomena tersebut, kata dia, mulai mendorong publik mempertanyakan efektivitas pendidikan tinggi sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Terdapat persoalan fundamental yang melandasi kondisi tersebut dan perlu segera diurai,” ujar Wahyu dalam diskusi tersebut.
Ia menambahkan, keraguan publik terhadap berbagai target dan optimisme pemerintah muncul akibat adanya benturan antara narasi kebijakan dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pemantauan terhadap sentimen publik, Wahyu menyebut emosi kemarahan menjadi salah satu respons yang dominan terhadap pidato kenegaraan. Kemarahan tersebut terutama berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai apakah berbagai klaim dan target pemerintah dapat dipertanggungjawabkan serta mampu membawa masyarakat keluar dari tekanan ekonomi.
Meski demikian, tidak seluruh respons publik bernada negatif. Emosi bahagia menempati urutan kedua, yang mencerminkan adanya apresiasi terhadap capaian sejumlah program pemerintah sekaligus dukungan terhadap program-program strategis yang dinilai dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi
