Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal masih terkendali dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kinerja APBN selama 10 bulan pertama tahun ini masih menunjukkan tren positif. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai 23,9% secara tahunan serta realisasi belanja yang berjalan sesuai rencana.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Hingga 31 Oktober 2026, pendapatan negara berhasil dikumpulkan sebesar Rp2.618 triliun atau setara 83% dari target APBN. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencerminkan penguatan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global.
Penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target. Penerimaan dari sektor ini tumbuh 23,2% secara tahunan, didukung peningkatan aktivitas ekonomi domestik dan perbaikan administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax.
Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5% dari target APBN. Pertumbuhan sebesar 7,2% terutama didorong oleh peningkatan bea keluar yang melonjak 43,4% seiring kenaikan harga komoditas dan perkembangan aktivitas hilirisasi.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi Rp551,8 triliun. Jumlah tersebut setara 120% dari target APBN atau tumbuh 37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja PNBP tersebut ditopang oleh penerimaan sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan.
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78% dari total pagu APBN. Realisasi ini tumbuh 15,6% secara tahunan, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.
Suahasil memperkirakan penyerapan anggaran akan mengalami percepatan pada November dan Desember 2026. Pola tersebut sejalan dengan karakteristik belanja pemerintah yang cenderung meningkat menjelang penutupan tahun anggaran.
“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” ujarnya.
Dengan posisi defisit yang masih sebesar 1,47% terhadap PDB, pemerintah menilai pelaksanaan APBN tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Pemerintah menargetkan defisit anggaran mencapai 2,85% terhadap PDB hingga akhir 2026. Keseimbangan primer yang masih positif juga menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fiskal tetap terjaga.
Suahasil menekankan bahwa defisit anggaran merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal pemerintah, bukan cerminan kerugian sebagaimana konsep dalam aktivitas perusahaan atau bisnis.
Menurutnya, APBN memang dirancang untuk membiayai kebutuhan masyarakat melalui belanja pemerintah. Karena itu, besaran defisit harus dilihat dalam konteks fungsi anggaran sebagai instrumen pembangunan dan penggerak perekonomian.
“APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegasnya.




