Jumat, November 20, 2026

BI Naikkan Suku Bunga ke 6%, Rupiah Tertekan hingga Rp18.245 per Dolar AS

Must Read

Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026. Langkah ini menjadi respons bank sentral terhadap meningkatnya ketidakpastian global yang memicu tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dan pasar keuangan domestik.

Selain BI-Rate, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25% dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Kenaikan suku bunga tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sekaligus menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027.

Bank Indonesia menegaskan, langkah pengetatan tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya risiko eksternal, terutama dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat, volatilitas pasar keuangan global, serta ketidakpastian geopolitik.

“Keputusan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%,” demikian pernyataan Bank Indonesia dalam hasil RDG November 2026.

Tekanan terhadap Rupiah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong BI mengambil langkah tersebut. Pada 17 November 2026, nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp18.245 per dolar AS, melemah 0,66% dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.

BI menilai pelemahan Rupiah dipengaruhi ketidakpastian global yang masih tinggi serta berlanjutnya sentimen investor asing yang mendorong arus keluar dari pasar saham domestik. Hingga 16 November 2026, aliran modal keluar dari pasar saham tercatat sebesar US$900 juta.

Di pasar global, tekanan terhadap mata uang negara berkembang masih dipengaruhi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve atau Fed Funds Rate (FFR), tingginya imbal hasil surat utang Amerika Serikat, serta besarnya defisit fiskal Pemerintah AS.

Di sisi lain, risiko pasar keuangan global turut meningkat seiring kekhawatiran terhadap valuasi saham perusahaan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinilai berlebihan. Kondisi tersebut mendorong investor global mengurangi eksposur terhadap aset di negara berkembang dan memperkuat posisi dolar AS.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 masih relatif lemah sekitar 3,1%, sementara tekanan inflasi global diperkirakan tetap tinggi di kisaran 4,6%. Situasi tersebut berpotensi mempertahankan kebijakan moneter ketat di sejumlah negara dan meningkatkan volatilitas arus modal internasional.

Untuk meredam tekanan terhadap Rupiah, BI memperkuat strategi intervensi valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Bank sentral juga meningkatkan insentif untuk instrumen DNDF Lindung Nilai kepada BI melalui bank mitra atau VASTRA. Insentif premi ditingkatkan dari 40% menjadi 45% untuk tenor enam bulan dan dari 45% menjadi 50% untuk tenor 12 bulan.

Selain itu, BI akan memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR), yang memungkinkan bank memperoleh pendanaan Rupiah dengan menjaminkan surat berharga berdenominasi valuta asing, yakni Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kebijakan tersebut ditargetkan berlaku paling lambat Maret 2027.

Upaya menjaga stabilitas Rupiah juga dilakukan melalui peningkatan daya tarik aset domestik bagi investor asing. BI memberikan insentif pada instrumen swap dan DNDF Beli Lindung Nilai konvensional, serta transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra.

Sejak kebijakan insentif tersebut diberlakukan pada Juni 2026, transaksi lindung nilai di pasar domestik telah mencapai sekitar US$14,10 miliar hingga 17 November 2026.

Meski tekanan terhadap Rupiah meningkat, ketahanan eksternal Indonesia masih ditopang oleh cadangan devisa yang memadai. Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2026 mencapai US$146,8 miliar, setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Angka tersebut masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatat surplus sebesar US$3,36 miliar pada September 2026, meski lebih rendah dibandingkan surplus Agustus 2026 sebesar US$3,55 miliar.

Secara keseluruhan, aliran modal pada triwulan IV 2026 hingga 16 November masih mencatat net inflows sebesar US$4,80 miliar, terutama ditopang penerbitan global sukuk dan global bond Pemerintah serta arus masuk pada Surat Berharga Negara (SBN).

BI tetap longgarkan kebijakan kredit

Di tengah langkah menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas, BI tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendorong pembiayaan sektor riil dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Bank sentral menyiapkan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) financing channel dengan insentif paling tinggi 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan yang berlaku mulai 1 Desember 2026 itu diarahkan untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan UMKM.

BI juga memperkuat KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) dengan insentif paling tinggi 2% dari DPK untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.

Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp466,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp345,2 triliun dialokasikan melalui KLM financing channel dan Rp121 triliun melalui KLM Pendalaman Pasar Uang.

Dukungan tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 13,21% secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2026. Kredit investasi tumbuh paling tinggi sebesar 21,32%, disusul kredit modal kerja sebesar 12,99% dan kredit konsumsi sebesar 4,73%.

Pertumbuhan kredit juga meluas pada berbagai kelompok bank. Kredit bank BUMN tumbuh 14,34% secara tahunan, bank umum swasta nasional (BUSN) tumbuh 14,07%, sementara kredit kantor cabang bank asing (KCBA) tumbuh 13,92%.

BI mencatat pertumbuhan kredit turut ditopang pembiayaan terkait program Pemerintah yang tumbuh 20,8% serta kredit korporasi swasta non-IKNB sebesar 20,4%. Kredit UMKM juga menunjukkan peningkatan, terutama pada segmen mikro dan menengah.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap terjaga pada kisaran 8%-12%.

Dari sisi ketahanan perbankan, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 24,30% pada September 2026. Sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 2,07% secara bruto dan 0,82% secara neto.

Adapun rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 23,22% pada Oktober 2026, menunjukkan kondisi likuiditas perbankan masih memadai.

Pertumbuhan ekonomi 5,47%, konsumsi dan investasi jadi penopang

Di tengah tekanan eksternal, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang relatif solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 mencapai 5,47% secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan II 2026 sebesar 5,29%.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. BI memperkirakan momentum pertumbuhan pada triwulan IV 2026 masih berlanjut, didukung stimulus fiskal Pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen.

Investasi juga diperkirakan tetap terjaga seiring meningkatnya kontribusi investasi swasta. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur meningkat dari 52,40 pada September 2026 menjadi 53,98 pada Oktober 2026, mengindikasikan aktivitas industri masih berada dalam fase ekspansi.

Sementara dari sisi eksternal, BI menilai kinerja ekspor, khususnya ekspor nonmigas, masih perlu diperkuat untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas global.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 4,9%-5,7%.

Inflasi terkendali, tetapi pangan masih menjadi tekanan

Kenaikan BI-Rate juga diarahkan untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan September 2026 sebesar 3,28%.

Inflasi inti tercatat sebesar 2,56% secara tahunan, sedangkan inflasi kelompok administered prices mencapai 3,24%. Namun, inflasi volatile food meningkat menjadi 5,81% akibat penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra yang dipengaruhi gangguan cuaca.

BI akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.

Transaksi digital tumbuh 31,47%

Di sektor sistem pembayaran, BI terus mendorong akselerasi ekonomi digital melalui perluasan akseptasi pembayaran, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan keandalan infrastruktur.

Volume transaksi pembayaran digital pada Oktober 2026 mencapai 6,18 miliar transaksi, tumbuh 31,47% secara tahunan. Transaksi QRIS tumbuh 70,95%, dengan jumlah pengguna mencapai 71,91 juta dan merchant sebanyak 51,31 juta.

BI juga akan mengimplementasikan kerja sama QRIS antarnegara untuk koridor Hong Kong melalui piloting ID inbound pada minggu kedua Desember 2026. Penguatan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk pengembangan fitur pembayaran online, ditargetkan mulai Januari 2027.

Di sisi pengelolaan uang Rupiah, uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 11,48% secara tahunan menjadi Rp1.353 triliun pada Oktober 2026.

BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan eksternal, serta memastikan kebijakan stabilisasi tidak menghambat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

PHK Tembus 63.000 Orang, Pekerja Freelance Jadi Pasar Baru Bisnis Hunian Sewa

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pergeseran pola kerja mendorong perubahan permintaan di pasar hunian sewa. Meningkatnya jumlah pekerja...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img