Moneter.co.id – Tahun ini target program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin berat untuk direalisasikan.
Ketua REI Jabar, Irfan Firmansyah mengatakan, dari target 20.000 rumah murah di Jawa Barat diprediksi capaiannya kemungkinan akan di bawah realisasi tahun lalu. “Realisasi FLPP hingga akhir 2016 sekitar 16.000 unit. Nah, tahun ini lebih berat untuk FLPP,” ujarnya, Minggu (9/7).
Program FLPP hingga April 2017 baru terealisasi 8.000 unit dari target 20.000 unit. Capaian tersebut, memang masih lebih lambat dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Ia menilai, ada beragam faktor yang menyebabkan program rumah murah kurang berjalan dengan baik. Salah satunya, masalah perizinan sehingga beberapa proyek yang tak kunjung terealisasi karena lambatnya proses perizinan.
Pihaknya khawatir, target FLPP akan sulit tercapai selama perizinan masih menjadi kendala. Dari pantauannya, dia belum menemuka adanya kabupaten atau kota yang mudah perizinannya. “Daerah di Jabar hampir mirip tidak ada yang mudah perizinannya,” katanya.
Bahkan, lanjut Irfan, keadaan ini semakin memburuk dengan adanya sejumlah industri yang pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Padahal, pasar rumah murah ini lebih banyak dibeli oleh kalangan buruh, tetapi di sisi lain jumlah industri terus berkurang. “Pangsa pasarnya kan buruh, tapi industri banyak yang pindah. Lihat saja di Karawang, banyak perusahaan yang ke Jawa Tengah,” ujarnya.
Penurunan capaian rumah murah tahun ini, kata dia, tak terlepas dari kondisi daya beli konsumen yang masih rendah. Bahkan, daya beli masyarakat yang rendah tercakup dalam semua segmen masyarakat. Termasuk, masyarakat menengah ke atas.
“Penjualan rumah tanpa subsidi ini bahkan pengaruh menurunnya daya belinya lebih besar daripada penjualan rumah murah,” terang dia.
Menurutnya, penjualan rumah mengalami stagnasi selama Ramadan. Bahkan, terjadi penurunan penjualan cukup besar sekitar 50% dibanding bulan lalu.
Sementara, Ketua Dewan Kehormatan REI Jabar Yana Mulyana mengatakan, kendala perizinan merupakan masalah klasik yang dihadapi pengembang perumahan. Selain lamanya proses perizinan, pengembang harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal. “Banyak faktor soal perizinan. Tidak ada yang berubah juga, ya lama dan mahal,” kata Yana.
Selain daya beli masyarakat juga masih stagnan tahun ini, ada prioritas lain seperti biaya masuk sekolah. Kalaupun banyak yang mau beli, tak jarang pemohon KPR tak bankable sehingga permohonannya ditolak bank.
“Orang yang mau beli banyak. Tetapi saat masuk bank, tidak bankable. Dikarenakan struktur gajinya sudah banyak cicilan lain,” pungkasnya.
Solusi dari masalah perizinan adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang kemudahan perizinan. Selain itu, pemerintah pun harus menstimulus perekonomian agar daya beli masyarakat meningkat.
Rep.Hap
