Moneter.co.id – Kementerian ESDM terus bekerja dan
optimistis mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23
persen pada 2025.
“Target optimis tersebut juga disertai dengan
upaya agar harga jual listrik EBT menjadi lebih efisien, sehingga masyarakat
dapat menikmati tarif listrik yang terjangkau dan besaran subsidi listrik tidak
membengkak,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan
Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Rabu (08/11).
Menurut dia, sinyal positif pemenuhan target mulai
terlihat sejak Mei 2017 saat pertama kali ditandatanganinya jual beli listrik
(power purchase agreement/PPA) EBT pascapenerbitan Peraturan Menteri (Permen)
ESDM Nomor 12 Tahun 2017.
Permen yang disempurnakan dengan Permen ESDM Nomor
50 Tahun 2017 tersebut mengatur harga listrik EBT menjadi lebih murah.
Sejak Permen ESDM 12/2017 terbit pada 27 Januari
2017, sebanyak 59 PPA EBT ditandatangani yaitu dua PPA pada 19 Mei 2017, 46
pada 2 Agustus 2017, dan 11 pada 8 September 2017 dengan total kapasitas 567 MW.
Lalu, pada 2 November 2017, PT PLN (Persero) akan
menandatangani sembilan PPA EBT dengan kapasitas 640,65 MW. “Ada sembilan IPP yang akan menandatangani
PPA dengan PLN yaitu PLTP di Sumsel, PLTA di Sulteng, serta tujuh PLTM di Jabar,
Jateng, Sumut, Gorontalo, dan NTB,” kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N
Sommeng menambahkan total kapasitas sembilan pembangkit adalah 640,65 MW, yang
terdiri atas PLTA Poso 515 MW, PLTP Rantau Dadap 86 MW, dan tujuh PLTM dengan
total 39,65 MW.
Dengan tambahan sembilan kontrak tersebut, maka
total PPA EBT ditandatangani pasca-Permen ESDM 12/2017 menjadi 68 PPA dengan
total kapasitas 1.207 MW. “Sinyal positif pengembangan EBT
juga terlihat dari rencana penyelesaian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
Sidrap 75 MW pada awal 2018,” ucapnya.
Menteri ESDM Ignasius Jonan juga telah menegaskan
dukungannya untuk tahap lanjutan PLTB Sidrab. “Pihak pengembang akan melanjutkan untuk fase
dua dari proyek ini, tambahannya sekitar 50 MW, selama tarif cocok, pasti
jalan,” kata Jonan.
Menanggapi pernyataan Jonan, pengembang PLTB
Sidrap menyanggupi pengembangan fase dua dengan harga sesuai Permen ESDM
50/2017.
Harga PLTB untuk wilayah Sulawesi bagian selatan
sebesar 7,63 sen dolar AS per kWh atau Rp1.016 per kWh. “Contoh EBT dengan harga efisien
lainnya adalah pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Larantuka, NTT
berkapasitas 20 MW yang telah sepakat dengan harga 7,18 sen dolar AS per kWh,” ujarnya.
Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
yang akan dikembangkan di lahan bekas tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk juga
sepakat dengan harga lima sen dolar AS per kWh.
“Demkian halnya PLTS terapung di Cirata,
Jabar, akan dibangun dengan kapasitas 2.000 MW dan PLTB Pulau Laut serta PLTB
Janeponto juga akan dibangun dengan harga Permen ESDM 50/2017,” ujarnya.
Dadan melanjutkan pada 2017, terdapat total
tambahan PLTP sebesar 215 MW. Tambahan tersebut, terdiri atas dua PLTP telah
beroperasi yaitu PLTP Ulubelu unit 4 (55 MW) dan PLTP Sarulla Unit 2 (110 MW)
serta rencana operasi akhir 2017 yaitu PLTP Karaha unit 1 (30 MW) dan PLTP
Sorik Merapi (20 MW).
Sesuai Permen ESDM 50/2017, kebijakan harga
listrik PLTP dan PLT Sampah menjadi lebih atraktif.
Harga jual kedua jenis EBT tersebut 100 persen BPP
setempat pada wilayah yang BPP setempatnya lebih tinggi BPP nasional. “Hal tersebut lebih tinggi dari jenis EBT
lainnya yang harga jual EBT-nya 85 persen BPP setempat,” jelas Dadan. (SAM)
