Moneter.co.id – Lotte Group, salah satu konglomerasi asal Korea Selatan dipastikan
akan segera membuka bioskop pertamanya di Indonesia dalam waktu dekat.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf memastikan hal tersebut setelah
perusahaan asal negeri ginseng itu mendapat izin prinsip dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Oktober lalu.
“Mereka bilang (akan buka bioskop) dalam waktu setahun
ini, karena izin pinsipnya sudah keluar sebulan lalu, tepatnya tiga minggu yang
lalu,” katanya dalam forum pembiayaan film Akatara di Jakarta, Rabu (15/11)
Triawan menjelaskan minta Lotte Group untuk membuka layar
bioskop disambut positif lantaran pemerintah tengah berupaya mendorong
terciptanya layar baru untuk mendukung perfilman nasional.
Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui rincian nilai
investasi dan target jumlah layar yang akan dibuka kelompok perusahaan itu.
“Tapi kami sudah jelaskan agar bisa membuka
layar bioskop di kota-kota kecil,” ujarnya.
Triawan menuturkan, kendati berasal dari negara yang kaya
akan industri kreatif, ia meyakinkan bahwa perusahaan itu tidak akan menginvasi
layar bioskop dengan film Korea. “Jangan takut mereka akan putarkan film Korea saja,
karena kalau di supermarketnya kita lihat produk Indonesia juga lebih banyak
dari Korea. Mereka akan menyesuaikan dengan pasar disini,” ungkapnya.
Ia mengatakan Korea Selatan memang masih menjadi salah satu
negara yang menunjukkan ketertarikan tinggi di sektor film, baik untuk produksi
hingga eksibisi. Hal itu dibuktikan dari mulai masuknya jaringan bioskop CGV di
Indonesia hingga porsi pembiayaan sekitar 30 persen oleh CJ Entertainment dalam
film “Pengabdi Setan”.
Namun, lanjut Triawan, selain Korea Selatan, masih ada
sejumlah negara lain yang telah menyampaikan minat investasi di subsektor film.
“Ada India di eksibisi, juga Amerika
Serikat yang sudah masuk lewat film Wiro Sableng,” katanya.
Triawan mengatakan tingginya minat asing untuk masuk ke
subsektor perfilman adalah karena dikeluarkannya subsektor tersebut dari Daftar
Negatif Investasi (DNI) pada 2016 lalu.
Sebelumnya subsektor perfilman tertutup bagi asing atau
dibatasi maksimal 49 persen untuk usaha jasa teknik film termasuk studio
shooting film, laboratorium film, dan fasilitas editing sound. Film editing dan
film subtitle juga sebelumnya tertutup bagi asing.
Namun, kini semua bidang itu terbuka 100 persen bagi investor
asing dengan catatan tetap menggunakan praktisi film dari Indonesia. (TOP/Ant)
