Moneter.id – Untuk mendukung peningkatan akuntabilitas Indonesia dalam belanja negara,
Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman dana senilai 90
juta dolar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk Pemerintah Indonesia.
Kata Direktur ADB untuk Indonesia Winfried
Wicklein, bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan
meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan
layanan publik yang berkualitas.
“Bantuan ini mencerminkan komitmen kuat ADB untuk
terus mendukung upaya pemerintah dalam mereformasi manajemen keuangan
pemerintah dan mengembangkan modal manusia,” ,” katanya di Jakarta, Selasa
(3/12).
Winfried menjelaskan pembiayaan akan dimanfaatkan
bagi Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara atau State Accountability Revitalization Project untuk membantu
pemerintah melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan
pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.
Pinjaman tersebut akan membantu institut pelatihan
nasional bagi aparat pengawasan internalpemerintah (APIP) dan memberikan
fasilitas modern yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning.
Proyek ini akan mengembangkan sistem yang
terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan
selaras dengan strategi e-government nasional.
Selain itu, proyek itu juga mendukung adopsi
pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit
internal berbasis risiko, dan pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan
lebih ditingkatkan.
Fokus dari pelaksanaan program ini salah satunya
di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan
fasilitas kampus di Bali, Ciawi, Makassar dan Medan serta mengakomodasi
pelatihan e-learning.
Pembiayaan ini akan memberikan manfaat terhadap
pembaruan sistem informasi manajemen keuangan BPKP untuk meningkatkan
keakuratan laporan keuangan, serta memperkuat pelaporan dan pengawasan.
“Bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas
kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang akan
memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik
di Indonesia,” tungkasnya.
