Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara digital. Data Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada kuartal I 2026 atau tumbuh 37,69% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun di balik pesatnya pertumbuhan tersebut, ancaman kejahatan siber juga meningkat semakin kompleks. Pelaku kejahatan siber kini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk melancarkan aksinya dengan metode yang lebih canggih dan sulit terdeteksi.
Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 5,2 miliar trafik internet yang berpotensi menjadi jalur serangan siber. Dari jumlah tersebut, sekitar 94% merupakan malware yang berisiko tinggi berkembang menjadi serangan ransomware.
Merespons tantangan tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara dengan dukungan BPC menggelar forum diskusi bertajuk “Protection in Action: Strengthening Fraud Resilience Across Ecosystem” di Jakarta pada Kamis (21/5). Forum ini mempertemukan regulator, pelaku industri, dan mitra strategis guna memperkuat ketahanan serta keamanan sistem pembayaran digital nasional.
Wakil Ketua Umum II AFTECH, Budi Gandasoebrata, menegaskan bahwa keamanan, ketahanan infrastruktur, dan manajemen risiko kini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pembayaran digital yang sehat dan berkelanjutan.
“Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dan dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” ujar Budi.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Tri Herdianto, menilai perkembangan transaksi digital yang didorong penggunaan e-wallet dan QRIS turut meningkatkan kompleksitas ancaman di sektor jasa keuangan.
“Perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukan peningkatan yang signifikan didorong oleh semakin luasnya penggunaan e-wallet, termasuk QRIS. Peningkatan yg signifikan ini tentu dibarengi dengan ancaman yang makin kompleks, baik dari sisi metode maupun skala. Kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat krusial,” kata Tri.
Menurutnya, ketahanan terhadap fraud kini bukan hanya persoalan teknologi, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis sektor jasa keuangan. “Fraud resilience bukan lagi sekadar isu teknis atau teknologi, melainkan pilar utama dalam menjaga trust dari masyarakat dan memastikan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan,” lanjutnya.
Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara, Ario Tejo Bayu Aji, juga menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang terhadap platform pembayaran digital. Menurutnya, penguatan shared services dan infrastruktur fraud management menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sistem pembayaran nasional.
“Pendekatan shared services ini memungkinkan pelaku industri mengoptimalkan investasi serta memaksimalkan efisiensi operasional. Dengan struktur yang terstandarisasi, kualitas keamanan dapat ditingkatkan, respons terhadap insiden menjadi lebih cepat, dan risiko sistemik dapat ditekan secara signifikan,” ujar Ario.
Ia menambahkan, model tersebut memungkinkan pelaku industri tetap fokus pada pengembangan bisnis inti mereka, sementara fondasi keamanan dikelola secara lebih profesional dan terkoordinasi.
Melalui forum ini, AFTECH dan Jalin juga menghadirkan sesi Expert Lab yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta untuk mencoba sistem Fraud Detection System yang mengintegrasikan data lintas ekosistem pembayaran. Sistem tersebut dirancang untuk terus mempelajari pola ancaman dari setiap interaksi sehingga dapat memperbarui kemampuan deteksi dan pencegahan secara berkelanjutan.
AFTECH dan Jalin meyakini bahwa sinergi lintas sektor yang diperkuat dengan sistem keamanan berbasis pembelajaran berkelanjutan akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang aman, inklusif, dan tangguh.
