MONETER
– Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani
Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI),
Arief Poyuono mengatakan, bahwa meski pemerintah sudah melakukan
penghapusan sementara tarif pungutan ekspor crude
palm oil (CPO) dan produk turunannya hingga 31 Agustus mendatang tidak akan
cukup menaikan harga tandan buah segar (TBS) petani atau harga TBS selama kran
ekspor masih macet.
“Apalagi stok CPO nasional sebesar 8,1 juta tersebut tidak normal.
Sebab, pada kondisi biasanya, stok minyak sawit Indonesia rata-rata 3 juta ton.
Hal inilah yang membuat harga minyak sawit anjlok belakangan ini,” kata Arief
Poyuono dalam keterangannya, Senin
(1/8/2022).
Bahkan, jelasnya musim puncak panen sawit telah
berjalan sejak Juli dan akan terus berjalan hingga Januari mendatang. Artinya
pengusaha membutuhkan tempat penampungan lebih banyak untuk menyerap TBS.
“Bila tidak, pengusaha tidak akan dapat
menyerap TBS petani yang berlanjut terhadap tertahan rendahnya harga TBS,”
ucap Arief.
Menurutnya, stok CPO yang melimpah tersebut akibat
dampak dari tidak konsistennya kebijakan pemerintah terhadap industri minyak
sawit, khususnya dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng.
“Dengan banyaknya kebijakan pemerintah dalam enam
bulan terakhir membuat stok minyak sawit nasional melimpah. Biasanya 3 juta ton
sekarang pada Juli 8,1 juta ton. Ini yang membuat harga minyak sawit
internasional turun,” bebernya.
Menurut dia, angka ini mencapai di ambang batas yang
tak bisa bergerak, overstock mencapai
8,1 juta ton. “Ini harus segera dikeluarkan,” tegasnya.
Jika tidak, kata Arief, maka harga TBS petani tidak
akan meningkat secara signifikan dapat naik Rp 1.600 per kilogram sesuai
rekomendasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan harga minyak goreng dalam
negeri tetap terjaga.
“Dampak ke petani akan sulit untuk bisa meng-cover biaya-biaya yang harus dikeluarkan petani plasma sawit
khususnya seperti biaya pupuk, biaya perawatan serta pembayaran kredit di bank,”
ucapnya.
Dengan skema Domestik Market Obligation (DMO) dan
Persetujuan Ekspor (PE), ia memperkitakan volume ekspor CPO pada Juli dan
Agustus hanya bisa tercapai di angka 1,89 juta ton dan 1,9 juta ton.
“Ini artinya, stok yang 8,1 juta ton di awal Juli
2022 ini, dalam 2 bulan ini baru bisa berkurang ke level 3,31 juta ton di akhir
Agustus 2022,” katanya.
Karena itu, tegas Arief, APPKSI mendesak agar DPR turut serta mendesak
pemerintah untuk memperjuangkan nasib para petani sawit. “APPKSI mendesak
pemerintah agar harga TBS bisa mencapai harga diatas Rp 1.600 per kilogram
sesuai rekomendasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan harga minyak goreng
dalam negeri tetap terjaga,” paparnya.
Arief bilang, Presiden Joko Widodo harus melakukan
kebijakan seperti relaksasi ekspor untuk 6 bulan ke depan hingga akhir tahu
agar volume expor minyak sawit bisa mencapai 4
juta ton, minimal mulai Agustus 2022.
Selain itu, model DMO untuk sementara dibatalkan
bila harga CPO dipasar lokal masih berada dibawah Rp 9.500 per kilogram tanpa
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Hal tersebut akan memberikan jaminan harga minyak
goreng curah lokal bisa di level Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per
liter,” tungkasnya.
