Moneter –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan segera merilis aturan
terkait insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) otomotif dan Pajak
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.
“PMK sektor otomotif dan properti sudah saya paraf dan sekarang dalam proses
pengundangan untuk mendapatkan nomor dari Kemenkumham,” katanya di Jakarta,
Rabu (2/2/2022).
Katanya, aturan terkait PPnBM otomotif serta PPN DTP sektor perumahan tersebut
telah ditandatangani dan sekarang dalam tahap pengundangan yakni mendapat nomor
dari Kemenkumham.
Jelasnya, jika proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) selesai maka akan segera diumumkan. “Kalau hari ini selesai ya
akan diumumkan hari ini juga. Jadi ini lebih kepada pengundangannya. Sudah
selesai semua,” ucap Menkeu.
Ia menjelaskan kedua insentif ini sangat mampu
mendorong pemulihan di sektor perumahan dan otomotif yakni terbukti dari
realisasinya untuk tahun lalu.
Realisasi kredit kendaraan bermotor mencapai Rp97,45 triliun per Desember 2021
sejalan dengan peningkatan penjualan mobil ke level 863.300 dibanding penjualan
578.300 pada 2020.
Insentif PPnBM kendaraan bermotor oleh Kemenkeu ini dikolaborasikan dengan
pelonggaran ATMR dan uang muka perusahaan pembiayaan oleh OJK serta pelonggaran
uang muka kredit oleh BI.
Sementara untuk realisasi di sektor perumahan mencapai Rp465,55 triliun akibat
insentif PPN untuk perumahan dari Kemenkeu yang dilengkapi pelonggaran ATMR,
ketentuan tarif premi asuransi dan uang muka perusahaan pembiayaan oleh OJK.
Baca juga: Menkeu: Realisasi penyaluran kredit KPR capai
Rp465,55 triliun pada 2021
Kemudian BI turut memberikan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Ratio
(LTV/FTV) dari kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen
untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu.
