Moneter.id –Jakarta- Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, 40 gedung pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga negara (tidak termasuk aset badan usaha milik negara), mencakup 1.333.585 meter persegi ruang kantor di Jakarta. Jumlah ini sekitar 55% dari total ruang kosong (2,43 juta meter persegi) di sektor perkantoran komersial.
“Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasok baru, ini dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor, walaupun sebenarnya gedung-gedung yang akan dikosongkan ini dapat dijadikan opsi bagi penyewa” kata Ferry Salanto, Head of Research Colliers di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Meskipun banyak bangunan milik pemerintah yang ada sudah tua, namun memiliki keunggulan strategis karena lokasinya yang kebanyakan berada di kawasan pusat bisnis. Lalu, bagaimana masa depan gedung kantor milik pemerintah setelah ibu kota pindah? Apakah tetap menarik untuk dikolaborasikan dengan entitas swasta?
Aset berharga di lokasi utama. Mengingat lokasi yang strategis, tidak diragukan bila properti tersebut merupakan aset yang berharga. Namun, mengubahnya menjadi ruang kantor komersial yang dapat disewakan akan jadi pekerjaan yang menantang, karena masih berlimpahnya pasok ruang kantor saat ini.
Tantangan dalam bermitra dengan investasi sektor swasta. Dari perspektif investasi, bermitra dengan sektor swasta untuk aset milik pemerintah menghadirkan tantangan karena nilai buku aset yang tinggi. Hal ini sulit untuk mencapai hasil yang ideal mengingat pendapatan sewa yang relatif rendah.
Banyak perusahaan multinasional sangat memperhatikan standar Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) serta sertifikasi bangunan hijau. Sehingga memungkinkan dibutuhkan pekerjaan tambahan yang signifikan untuk membuat bangunan-bangunan tersebut agar sesuai dengan standar modern.
Kelangsungan BOT di Pasar Aset Bernilai Tinggi. Kolaborasi dengan sektor swasta akan lebih menarik jika opsi untuk menjual aset ditawarkan. Faktanya, hal ini diizinkan secara aturan, namun melibatkan prosedur ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga penjualan aset negara jarang terjadi.
Di masa lalu, model BOT cukup menarik karena aset properti tidak terlalu bernilai tinggi, menghasilkan pengembalian yang menarik. Namun untuk saat ini, dengan nilai aset yang relatif tinggi dan pendapatan sewa yang masih tertekan, memperpanjang periode konsesi yang akan membuat skema BOT menjadi layak.
