Moneter.id – Periode Januari hingga 16 September 2025, Bank Indonesia
(BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp217,10 triliun. Langkah
ini sudah termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching
dengan Pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.
“Pembelian SBN tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi
erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sementara, pembelian SBN di
pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan
konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga
dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” kata Gubernur Bank
Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Kata Perry, Bank Indonesia juga melakukan ekspansi
likuiditas melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank
Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp716,62
triliun pada 15 September 2025.
“Bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian,”
ujar Perry.
Menurutnya, kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan
suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas
moneter. “BI-Rate telah turun sebesar 125 bps sejak September 2024 menjadi 5,00
persen (per Agustus 2025-red), yang merupakan level terendah sejak tahun 2022,”
kata Perry.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus
diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui Non-deliverable
forward (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, Domestic
Non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder.
Selanjutnya, kebijakan moneter didukung oleh kebijakan
insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem
pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi. “Bank Indonesia terus memperkuat
implementasi KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan,” kata
Perry.
Hingga minggu pertama September 2025, total insentif KLM
mencapai Rp384 triliun. Rinciannya, kelompok bank Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) mendapat masing-masing sebesar
Rp170 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp38,5 triliun, dan Kantor
Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp5,7 triliun.
Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada
sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat,
konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata
dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro dan hijau.
