Moneter.co.id – Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulawesi Utara terus berusaha menjaring
kepesertaan baru untuk merangkul kepesertaan dari segmen pekerja Non Aparatur Negeri
Sipil (ASN).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Asri Basir
mengatakan, potensi pegawai non-ASN di wilayah kerjanya yang dapat menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 25.000 orang.
“Saat
ini dari potensi 25.000 orang itu, yang masih belum menjadi peserta sekitar
14.000-an, dan yang sudah menjadi peserta 10.000-an sekian,” ucapnya, Minggu (1/10).
Pihaknya
berharap para kepala daerah di setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Bumi
Nyiur Melambai dapat segera mendaftarkan para pegawainya (non-ASN) tersebut.
Hingga
saat ini masih belum semua kabupaten/kota mendaftarkan pegawainya. Kebanyakan
kabupaten/kota mendaftarkannya secara parsial. “Saat ini yang sudah mendaftarkan serempak keseluruhan tenaga honorernya
yakni Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra),” ujarnya.
Pemkab
Mitra telah mendaftarkan sebanyak 3.062 tenaga kontrak, mereka yang terdiri
dari tenaga kependidikan, perangkat desa dan BPD.
Penandatanganan
MoU itu menjadikan Pemkab Mitra sebagai kabupaten yang pertama mendaftarkan
serentak seluruh tenaga kontraknya.
Sejumlah
program di BPJS TK yang harus diikuti antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian
(JKM).
Pihaknya
berharap langkah Kabupaten Mitra dapat segera diikuti daerah-daerah lainnya.
Oleh sebab itu dirinya terus melakukan sosialisasi kepada belasan kabupaten dan
kota di Sulut agar semua tenaga kerjanya menjadi peserta di BPJS
Ketenegakerjaan.
Sementara itu, Gubernur
Provinsi Sulut Olly Dondokambey melalui Asisten I Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut John Palandung mengatakan pihaknya
berkomitmen untuk terus mendorong agar pemerintah daerah setempat mendukung
program BPJS Ketenagakerjaan.
“Dukungan
ini sebagai bentuk jaminan sosial kepada tenaga kerja khususnya tenaga honorer.
Kami harap para pemangku kepentingan di kabupaten/kota dapat memperhatikan
nasib para pekerjanya tersebut,” ujarnya.
Pihaknya
juga mengapresiasi langkah Pemkab Mitra dengan mendaftarkan secara serampak
tenaga honorer mereka dan diharapkan dapat diikuti daerah lain.
“Selain
itu, kami berharap untuk tahun depan, seluruh perangkat desa harus sudah
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk perangkat desa ini juga
bisa dianggarkan di ADD,” pungkasnya.
