Moneter.id
–
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan belanja negara
tahun 2021 akan fokus pada tiga hal yaitu penanganan Covid-19, pemulihan
ekonomi dan penguatan reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi
transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.
“Total belanja negara tahun 2021 akan mencapai Rp2.750
triliun, dimana Rp1.032 triliun dialokasikan kepada 87 Kementerian/Lembaga,”
sebut Menkeu pada acara Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD Tahun
Anggaran 2021 di Istana Negara pada, Rabu (25/11/2020).
Menkeu mengatakan bahwa fokus pertama pada belanja
negara tahun 2021 adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19
melalui program pencegahan penyebaran, dan juga untuk program pengadaan vaksin
Covid-19 serta proses vaksinasi.
Menkeu merinci bahwa total anggaran di bidang
kesehatan pada tahun 2021 mencapai Rp169,7 triliun. “Anggaran pendidikan akan
tetap menjadi alokasi terbesar yaitu Rp550 triliun atau 20% dari belanja
negara, yang ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan
satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,”
ucapnya.
Perlindungan sosial disebut Menkeu juga tetap menjadi
prioritas dengan anggaran sebesar Rp 408,8 triliun. “Bahwa dengan reformasi dan
perbaikan, program perlindungan sosial diharapkan makin tepat sasaran dan
efektif, serta didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial,”
ujar Menkeu.
“Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.032 triliun
ditunjukkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sekaligus
memperkuat fondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif, dan
inovatif,” tambah Menkeu.
Program prioritas untuk tahun 2021 meliputi
pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate, dukungan pariwisata,
pembangunan infrastruktur, dan program padat karya.
APBN 2021 juga akan mendukung program peningkatan
infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan
transformasi digital.
Menkeu menambahkan bahwa mulai tahun 2021, akan
dilaksanakan reformasi penganggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L) dengan
penganggaran berbasis hasil.
Hal itu mencakup peningkatan integrasi konvergensi
kegiatan pembangunan antar K/L, pengurangan duplikasi kegiatan antar K/L, dan
penajaman rumusan program. Selain itu, Menkeu juga menekankan bahwa di sisi
penerimaan negara juga dilakukan reformasi di bidang perpajakan.
Sementara itu, untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp795,5 triliun. Alokasi anggaran TKDD
ini dilakukan dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas
kontrol, mendorong Pemerintah Daerah di dalam pemulihan ekonomi serta
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah.
Menkeu juga menegaskan bahwa sebagai instrumen
yang sangat penting maka APBN harus dijaga agar tetap berkelanjutan, sehat, dan
kredibel. Untuk itu defisit harus diturunkan secara bertahap namun pemulihan
ekonomi harus tetap terjaga dan bahkan diakselerasi.
Defisit pada APBN tahun 2021 sebesar 5,7% dari PDB. “Besaran
angka defisit ini lebih rendah dari APBN 2020,” sebut Menkeu.
Menkeu menegaskan bahwa disiplin fiskal dan
efektifitas APBN sangat penting untuk mengembalikan kesehatan APBN dan hanya
dapat diwujudkan dengan komitmen dan tanggung jawab seluruh K/L dan Pemerintah
Daerah sebagai pengguna anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan
mendorong memulihkan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, dalam upaya pemulihan ekonomi akibat
Covid-19 selain dari peran penting APBN juga dibutuhkan dukungan kebijakan
moneter, kebijakan dan regulasi sektor keuangan, kebijakan investasi, kebijakan
perdagangan, dan kebijakan pemerintah daerah.
Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan reformasi
ekosistem logistik nasional diharapkan dapat mendorong investasi, membuka
kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.
