Moneter.id – Jakarta
– Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada
triwulan II/2023 turun menjadi 396,3 miliar dolar AS dari 403,2 miliar dolar AS
pada triwulan sebelumnya.
ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,4% (yoy),
lebih rendah dari kontraksi pada triwulan I, yang sebesar 1,9% yoy.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono
mengatakan kontraksi pertumbuhan ULN disebabkan oleh penurunan pada ULN sektor
swasta.
“Posisi ULN swasta pada akhir triwulan II 2023 tercatat
sebesar 194,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada triwulan
sebelumnya sebesar 199,7 miliar dolar AS,” ucapnya di Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 5,6% yoy,
lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 3,0%
yoy.
Penurunan dipicu makin dalamnya kontraksi ULN lembaga
keuangan (financial corporations) dan
perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial
corporations) masing-masing sebesar 7,4% yoy dan 5,1% yoy, dari sebelumnya
sebesar 3,0 persen yoy pada triwulan lalu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber
dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik,
gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan
pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang
dengan pangsa mencapai 75,4%.
Sementara itu, ULN pemerintah juga mengalami penurunan,
namun tidak sedalam penurunan ULN swasta.
Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2023
tercatat sebesar 192,5 miliar dolar AS, turun dari 194, miliar dolar AS pada
triwulan I. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 2,8% yoy.
Penurunan posisi ULN pemerintah secara triwulanan
disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh
tempo.
Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar
surat berharga negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif
pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan
APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya
pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka
menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian
perekonomian global.
Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah); administrasi
pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0%); jasa pendidikan (16,8%);
konstruksi (14,2%); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1%).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali
mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa
mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat
dan terkendali, tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB)
yang turun menjadi 29,3% dari 30,1%. Selain itu, sehatnya struktur ULN Indonesia juga
ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,7% dari
total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank
Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan
perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang
pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas
perekonomian.
