MONETER – Bank
Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 400,1
miliar dolar AS pada Februari 2023. Catatan ini menurun dibandingkan posisi ULN
Januari 2023 senilai 404,6 miliar dolar AS.
“Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan ULN sektor
publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta,” kata Direktur
Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami
kontraksi sebesar 3,7% (year on year/yoy), lebih dalam daripada kontraksi 2%
(yoy) pada bulan sebelumnya.
Kata Erwin, ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat
192,3 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya
sebesar 194,3 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi
pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4% (yoy)
pada Februari 2023.
Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan
dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik seiring
dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi.
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan
memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta
mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan
untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan
belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan
ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian
global.
Dukungan tersebut mencakup, antara lain sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial (24% dari total ULN pemerintah), administrasi
pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%),
konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,4%).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali
mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa
mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, posisi ULN swasta pada Februari 2023 senilai
198,6 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya
201,0 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi
pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,7% (yoy) pada Januari 2023 menjadi
3,4% (yoy) pada Februari 2023.
Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi
pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial
corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 6,2% (yoy) dan 2,7%
(yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber
dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik,
gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian dengan
pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta.
“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka
panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta,” tuturnya.
Ia mengatakan ULN Indonesia pada Februari 2023 tetap
terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto
(PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,9%, sedikit menurun dibandingkan dengan
rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,3%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat,
ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN jangka panjang,
dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI
dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,
didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang
pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan
meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
