Moneter.co.id – Ancaman serangan terorisme telah masuk ke berbagai macam sektor. Tak terkecuali obyek vital nasional di sektor energi dan sumber daya mineral bukan tidak luput dari ancaman terorisme.
Guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya serangan teror di objek vital nasional di sektor energi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) dalam rangka penanggulangan terorisme.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, bersama Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Ruang Sarulla, Gedung Utama Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/3).
Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH mengatakan, bahwa dengan kekayaan alam yang begitu besar yang dimiliki oleh indonesia, ini bisa menjadi potensi perebutan sumber daya alam dan menjadi sumber segala masalah yang terjadi di dunia ini.
“Negeri-negeri dengan persediaan energi yang tinggi selalu menjadi magnet untuk perebutan yang berujung pada pecahnya konflik berkepanjangan. negara libya misalnya, negeri itu dulu kaya raya kini hancur karena konflik yang tidak berkesudahan. Sekitar 70% konflik dunia disebabkan oleh perebutan energi,” ujarnya diketerangan rilis yang Moneter.co.id, Senin (13/3).
Berkaca dari fakta di atas, menurut Kepala BNPT, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi wilayah yang menjadi incaran konflik serupa. “Indonesia bisa menjadi incaran konflik karena kekayaan sumber daya alam yang tinggi. Konflik yang terjadi bukan tidak mungkin justru dilakukan oleh warganya sendiri,” tegasnya.
Suhardi Alius pun menyadari kemungkinan timbulnya ancaman terhadap objek-objek vital pada sektor energi dan mineral. “Jadi sangatlah tepat Kementerian ESDM bekerjasama dengan BNPT untuk mencegah terjadinya penguasaan sumber-sumber energi dan ancaman terorisme atas sumber daya alam tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan bahwa BNPT sendiri telah memiliki perangkat, guidance (Standar Operational Prosedur/SOP) pengamanan dan pencegahan di lingkungan objek-objek vital nasional yang rawan disusupi oleh teroris.
“Di sini peran BNPT untuk mencoba untuk mengikuti SOP yang sudah ada bahwa objek-objek vital nasional yang mungkin rawan disusupi ataupun rawan untuk dijadikan target terorisme harus dijaga,” tutur pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.
Untuk itu objek yang rentan disusupi teroris akan dilakukan pengamanan ketat sebagai aksi pencegahan. “Kalau sampai kejadian, tentunya besar sekali implikasinya dan lama juga pemulihannya. Untuk itu kita butuh langkah cepat pencegahan,” kata Wakapolda Metro Jaya ini menjelaskan
Selain pengamanan fisik, BNPT juga akan melakukan pengamanan non fisik sektor energi seperti pengamanan IT. “Untuk pengamanan fisik, seperti alat bantu deteksi dini, equipment pengamanan dan cara pengamatan orang yang tidak lazim atau dicurigai di wilayah objek vital ESDM,” tutur mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini.
Sementara itu Menteri ESDM, Ignasius Jonan dalam sambutannya menjelaskan bahwa, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan upaya pencegahan agar objek-objek vital di sektor energi dan sumber daya mineral terhindar dari serangan terorisme.
“Sektor energi dan sumber daya mineral di objek-objek vital seperti kelistrikan itukan menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Ignasius Jonan
Pria yang sebelumnya mnejabat sebagai Menteri Perhubungan ini menjelaskan bahwa, objek-objek vital yang berkaitan dengan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) saat ini pengamanannya masih minim, sehingga belum mampu mengantisipasi ancaman terorisme dengan baik.
“Tentunya objek-objek vital seperti ini menjadi sasaran teroris. Yang paling bahaya adalah objek vital yang bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Misalnya P2B Gandul yang mengatur beban listrik Jawa-Bali. Pengamanannya minim,” kata Jonan.
Objek-objek vital yang dimaksud Jonan misalnya Pusat Pengatur Beban (P2B) listrik, kilang minyak, Depo BBM, blok-blok migas yang besar, dan sebagainya. Jika objek tersebut diserang teroris, pasokan listrik dan BBM untuk masyarakat langsung terganggu.
“Seperti depo Pertamina di Plumpang, di Padalarang, kemudian Kilang Balongan saya kira perlu diperkuat. Di samping itu Blok Rokan, Blok Cepu juga perlu. Untuk itu kami mohon kerjasama dengan BNPT untuk membuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai SOP pengamanan di objek-objek vital tersebut,” ujar pria yang pernah menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini.
Jonan menyebut pengamanan di Lapangan Tangguh, Teluk Bintuni, Papua yang dikelola oleh British Petroleum (BP) sebagai objek vital dengan pengamanan bagus. Objek-objek vital lain harus mencontoh pengamanan di sana. “Di Bintuni itu level security-nya amat ketat. Kalau bisa objek vital Pertamina dan PLN juga seperti itu. Kalau sudah kejadian (diserang teroris) percuma,” tutupnya.
(TOP)
