Moneter.co.id – BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Ternate menggelar Focus
Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku
Utara (Malut) di Ternate yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang
perlindungan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Honorer dan
Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemkot Ternate.
Sekretaris
Kota (Sekot) Ternate, DR. M. Tauhid Soleman, M.Si mengatakan, bahwa Pemkot Ternate
berkeinginan agar seluruh Pegawai Non ASN di Kota Ternate dilindungi oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
“Minimal
perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),”
ucapnya, Kamis (16/11)
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan,
ada tiga instansi di lingkungan Pemkot Ternate yang mendaftarkan Pegawai Non
ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sebanyak 119 Pegawai, Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 16 Pegawai
serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 44 Pegawai.
Dalam diskusi FGD tersebut
menghasilkan komitmen dari Pemerintah Kota dan seluruh pimpinan SKPD di Kota
Ternate untuk mendaftarkan seluruh Pegawai Non ASN menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang akan diawali dengan pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Ternate
dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate.
Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Ternate, Ghazali Dachlan menyatakan, FGD ini bertujuan untuk mendapatkan
kesepahaman dalam rangka mengimplementasikan pegawai non ASN, Pegawai Honorer
dan Pegawai TidakTetap yang bekerja di seluruh pemerintah Kota Ternate agar
dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah tadi ada
kesepakatan, dimana dalam waktu dekat akan dibuat MoU antara BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Ternate dan Pemerintah Kota Ternate agar Pegawai Non
ASN, Pegawai Honorer dan Pegawai Tidak Tetap ini dapat menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan minimal program JKK dan JKM secara bertahap dan
berkelanjutan,” pungkasnya. (HAP)
