Moneter.id
–
Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia (MITI) secara resmi
menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard) atas produk keramik (ceramic
floor and wall tiles) pada 11 Januari 2021.
Produk keramik yang terbebas dari pengenaan safeguard
tersebut ada dalam kelompok pos tarif/HS code 6907.21.21, 6907.21.23,
6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13, 6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11,
6907.23.13, 6907.23.91, dan 6907.23.93.
“Penyelidikan safeguard
ini dihentikan hanya empat bulan setelah dimulai pada 13 September 2020,” kata
Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi disiaran persnya di Jakarta, Senin (18/1/21).
Otoritas Malaysia memutuskan menghentikan penyelidikan
ini atas tiga pertimbangan. Pertama,
tidak terjadi kenaikan volume impor secara absolut selama periode investigasi.
Kedua,
kenaikan volume impor secara relatif terhadap produksi keramik Malaysia tidak
dapat dipastikan. Ketiga, Otoritas
tidak dapat memastikan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan
kerugian serius yang diderita industri keramik Malaysia.
Sebelumnya, industri keramik Malaysia mengklaim bahwa
terjadi lonjakan keramik impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian
bagi industri keramik dalam negeri.
Penyelidikan dilakukan mulai September 2020
berdasarkan petisi dari Federation of Malaysian Manufacturers – Malaysian
Ceramic Industry Group.
Namun, Otoritas Malaysia tidak dapat menemukan
bukti-bukti yang mendukung klaim industri keramik Malaysia tersebut.
Penyelidikan kemudian diterminasi dan tanpa penerapan bea masuk tindakan
pengamanan sementara (BMTPS).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor
Indonesia ke Malaysia untuk produk keramik yang diselidiki adalah sebesar USD
7,12 juta pada 2019. Nilai tersebut menurun 27,21 persen dibandingkan 2018 yang
tercatat sebesar USD 9,78 juta.
Sementara, selama periode Januari – November 2020,
Indonesia berhasil membukukan nilai ekspor sebesar USD 8,35 juta atau meningkat
24,41 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dengan nilai
ekspor USD 6,71 juta.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi
menjelaskan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, industri keramik Indonesia
telah dua kali terbebas dari rencana penerapan bea masuk tindakan pengamanan
(BMTP) oleh negara mitra dagang.
“Sebelumnya, keramik Indonesia juga berhasil lepas
dari jeratan safeguard Filipina bulan
Desember 2019 lalu,” terang Didi.
Dengan kualitas yang sangat bersaing, produk keramik
asal Indonesia dianggap memiliki potensi mengganggu kinerja industri keramik
dalam negeri Malaysia. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu pemasok utama
keramik bagi Malaysia.
“Data statistik impor Malaysia tahun 2019 menunjukkan
Indonesia berada di posisi kedua setelah Tiongkok sebagai negara asal impor
terbesar bagi Malaysia. Keputusan MITI ini membuka peluang yang besar untuk
terus meningkatkan ekspor keramik Indonesia ke negeri jiran,” ujar Mendag
Lutfi.
Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati
menambahkan, kemenangan ini tercapai berkat usaha bersama antara semua pihak.
Selama proses penyelidikan berlangsung, pemerintah telah mengikuti berbagai
tahapan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai pihak berkepentingan; melakukan
koordinasi dengan para pelaku usaha, asosiasi, atase perdagangan serta
kementerian/lembaga lain; kemudian mengirimkan sanggahan tertulis hingga
menyampaikan pernyataan lisan pada pelaksanaan dengar pendapat yang
diselenggarakan otoritas; serta menggalang kerja sama dengan importir di Kuala
Lumpur.
“Keberhasilan yang diraih di awal tahun ini
menjadi pemicu positif dalam upaya pembelaan bersama yang dilakukan Indonesia
sepanjang tahun 2021 ini. Selanjutnya, kita harus tetap waspada, mengingat
semakin gencarnya negara-negara mitra dagang kita dalam menerapkan tools trade
remedy dalam kerangka melindungi industri dalam negerinya ,” pungkas
Pradnyawati.
