Moneter.co.id – Pemerintah
menggelar rapat harmonisasi pertama terkait Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RPP Tapera) di Jakarta pada Jumat (17/11).
Rapat harmonisasi
dilaksanakan Direktorat Jenderal
Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Kementerian PUPR) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta anggota
Panitia Antar Kementerian (PAK).
Direktur
Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, rapat ini dilaksanakan berdasarkan arahan dari Menteri PUPR kepada Kementerian Hukum dan HAM setelah pembahasan di
tingkat PAK selesai.
“Kami berharap dengan
diadakannya rapat harmonisasi RPP Tapera, BP Tapera dapat segera beroperasi
pada akhir Maret 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Tapera,”
ujarnya, Jumat (17/11).
Terkait implementasi UU
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan
mengatakan bahwa saat ini Kantor Akuntan Publik sedang melakukan audit kinerja
dan keuangan penutup Bapertarum-PNS.
“Dalam waktu dekat kami
juga berharap sudah dapat melakukan pemilihan komisioner dan deputi komisioner.
Kami tinggal menunggu persetujuan dari Presiden terkait dengan tata cara
pemilihan komisioner dan deputi komisioner BP Tapera,” ungkap Lana.
Untuk mendukung
beroperasinya BP Tapera, pemerintah telah mengalokasikan modal awal BP Tapera
sebesar Rp2 triliun. “Hal yang masih perlu kita
bahas bersama adalah terkait besaran simpanan. DPR telah mengusulkan besaran
simpanan sebesar 3%. Komponen tersebut terdiri dari 2,5% dari peserta pekerja
dan 0,5% dari pemberi kerja. Terkait hal tersebut kami juga akan membahasnya
dalam LKS Tripartit,” ucapnya.
Sementara, Direktur
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo mengatakan, perlu adanya keterwakilan pekerja
dan pengusaha dalam wali amanat. “Kami juga merekomendasikan
untuk membahas besaran simpanan tapera bersama tipartit dan juga perlunya
disusun roadmap pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat,” tutupnya. (HAP)
